MAKASSAR – Peningkatan signifikan posisi Kota Makassar dalam Indeks Kota Toleran (IKT) menjadi penanda kuat menguatnya praktik keberagaman yang inklusif di kota metropolitan tersebut.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Makassar kini berhasil menembus jajaran 10 besar kota dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia untuk kategori kota berpenduduk di atas satu juta jiwa.
Capaian ini merujuk pada hasil riset yang dirilis SETARA Institute dalam peluncuran IKT di Jakarta, 22 April 2026. Indeks tersebut mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mempromosikan toleransi melalui regulasi, implementasi kebijakan, serta dinamika sosial di tengah masyarakat.
Lonjakan peringkat Makassar terbilang mencolok. Jika pada IKT 2024 kota ini masih berada di posisi ke-52, maka pada edisi terbaru melonjak hingga ke posisi ke-9 nasional. Kenaikan drastis tersebut dinilai sebagai refleksi dari perbaikan nyata dalam tata kelola keberagaman di tingkat kota.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menyebut capaian ini sebagai indikator adanya kemajuan signifikan dalam praktik toleransi.
Menurutnya, peningkatan tersebut tidak lepas dari konsistensi kebijakan serta keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat.
“Lompatan ini menunjukkan adanya perkembangan yang terukur dalam mendorong praktik toleransi di tingkat kota,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sinergi antara kepemimpinan politik, birokrasi, dan masyarakat yang berjalan searah.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah kota yang inklusif menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.
Di sisi lain, birokrasi dinilai mampu menerjemahkan kebijakan tersebut secara konsisten dalam program nyata, sementara masyarakat turut menjaga nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Peran FKUB sendiri terus diperkuat sebagai ruang dialog lintas agama, sekaligus menjadi jembatan komunikasi dalam merespons berbagai dinamika sosial yang berkembang.
Dari sisi pemerintah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang, bukan keberhasilan yang instan.
Ia menjelaskan, berbagai kebijakan strategis telah dijalankan untuk memperkuat nilai toleransi, mulai dari fasilitasi perayaan hari besar keagamaan seluruh umat, dukungan anggaran melalui hibah kepada organisasi keagamaan, hingga penguatan peran FKUB sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga menggagas program “Kelurahan Sadar Kerukunan” yang diluncurkan pada Maret 2026 bekerja sama dengan Kementerian Agama. Sebanyak 10 kelurahan ditetapkan sebagai wilayah percontohan dalam membangun ekosistem sosial yang inklusif dari tingkat komunitas.
Menurut Fathur, berbagai langkah tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi indikator penilaian, tetapi juga membangun fondasi sosial jangka panjang bagi kehidupan masyarakat yang harmonis.
“Ini adalah komitmen berkelanjutan untuk memastikan Makassar tetap menjadi ruang hidup yang aman dan nyaman bagi semua,” katanya.
Capaian ini sekaligus menempatkan Makassar sejajar dengan sejumlah kota besar lain seperti Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, hingga Medan yang selama ini dikenal memiliki komitmen kuat dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
Dengan capaian tersebut, Makassar tidak hanya menunjukkan pertumbuhan sebagai kota metropolitan dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mengukuhkan diri sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. (*)
