MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman mengenai transformasi digital Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Program ini diikuti 27 peserta yang berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi, meliputi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Rombongan diterima langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang memperkenalkan berbagai inovasi digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berbasis data.
“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujar Roem.
Sementara itu, rombongan dipimpin Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti program pelatihan di Australia.
Menurut Rachel, Makassar dipilih karena dinilai berhasil menerapkan praktik baik dalam tata kelola pemerintahan dan transformasi digital yang relevan dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah.
“Studi ini bertujuan memperkenalkan praktik-praktik terbaik tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, salah satunya yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas kebijakan publik, digitalisasi, serta administrasi pemerintahan,” katanya.
Lontara+ Jadi Sorotan
Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Muhammad Roem memaparkan transformasi layanan digital melalui Makassar Super Apps Lontara+, yang diluncurkan pada 27 Juli 2025.
Ia menjelaskan, sebelum hadirnya Lontara+, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi yang dikembangkan masing-masing perangkat daerah sehingga layanan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi.
Melalui integrasi ke dalam satu platform, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah, sementara pemerintah memperoleh sistem pengelolaan data dan pengaduan yang lebih efektif.
“Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun, dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” jelas Roem.
Ia juga memaparkan capaian pengelolaan pengaduan selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Sebanyak 25.219 aduan diterima melalui Lontara+, dengan 22.663 di antaranya berhasil diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian sebesar 89,9 persen.
Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan 92,5 persen pengguna menilai aplikasi tersebut mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan mudah digunakan, 87,5 persen menilai layanan menjadi lebih transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima. Sementara lebih dari 70 persen responden menilai respons terhadap pengaduan berlangsung cepat.
Menurut Roem, berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Perkenalkan MARVEC dan Call Center 112
Selain Lontara+, Roem juga memperkenalkan layanan Call Center 112 sebagai sistem kegawatdaruratan yang beroperasi selama 24 jam.
Ia turut menjelaskan fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat integrasi dan analisis data yang mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara cepat dan berbasis informasi.
Melalui MARVEC, pemerintah dapat memantau berbagai indikator strategis secara real time, mulai dari CCTV lalu lintas, pelayanan pajak daerah, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai layanan publik lainnya.
Pemaparan tersebut mendapat respons positif dari para peserta. Mereka aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan digital, tata kelola data lintas perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat.
Rachel Nolan mengaku terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar serta sistem digital yang dibangun untuk memperkuat pelayanan publik.
“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat mengetahui bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli terhadap persoalan yang mereka hadapi,” ujarnya.
Menurut Rachel, sistem yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan dengan mudah, termasuk melalui foto, sekaligus memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penanganannya.
Ia menilai sistem tersebut menjadi contoh praktik baik dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutupnya. (*)
