MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Sidrap terus memperkuat sektor pertanian melalui program cetak sawah baru dan mitigasi kekeringan sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Syaharuddin Alrif saat menghadiri Rapat Koordinasi Cetak Sawah Rakyat dan Mitigasi Kekeringan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2026 di Hotel Dalton, Kota Makassar, Kamis (21/5/2026).
Rapat koordinasi yang diikuti kepala daerah se-Sulawesi Selatan itu membahas percepatan pengembangan sawah baru sekaligus langkah antisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.
Turut mendampingi Bupati Sidrap dalam kegiatan tersebut, Adhy Kusumo Wibowo, Fantry Taherong, Andi Zulhakim Asdar, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Ibrahim, serta Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Andi Safari Renata.
Dalam pemaparannya, Syaharuddin menyebut program cetak sawah di Sidrap menunjukkan perkembangan positif. Dari target awal 1.500 hektare, sekitar 700 hektare lahan disebut telah berhasil dicetak dan dipanen dengan produktivitas mencapai 7,2 ton per hektare setiap musim panen.
“Produktivitas ini menunjukkan potensi besar sektor pertanian Sidrap dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sidrap menargetkan tambahan cetak sawah seluas 600 hektare. Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama dalam penyusunan Survey Investigation Design (SID).
Menurut Syaharuddin, perbedaan data terkait poligon lahan, Lahan Baku Sawah (LBS), Luas Tambah Tanam (LTT), hingga keberadaan lahan jagung yang tidak lagi produktif menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.
Karena itu, Pemkab Sidrap berencana segera menggelar rapat koordinasi lanjutan guna memetakan kembali potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi sawah baru.
Selain itu, Syaharuddin juga mengusulkan penerapan sistem swakelola dalam program cetak sawah. Menurutnya, pola tersebut dinilai lebih efisien karena Sidrap memiliki sekitar 300 hingga 400 unit alat berat yang siap digunakan tanpa harus menunggu mobilisasi alat dari luar daerah.
“Kalau menggunakan pola swakelola, pelaksanaan bisa lebih cepat dan efisien,” katanya.
Dalam forum tersebut, Syaharuddin turut menyerahkan proposal usulan dukungan infrastruktur air kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Usulan itu meliputi pembangunan dan penguatan program Irrigation Modernization Program (IRPOM), irigasi perpipaan, jaringan tersier, long storage, embung, hingga dam parit guna memastikan ketersediaan air untuk kawasan sawah baru.
Pemerintah Kabupaten Sidrap menegaskan program tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap target produksi satu juta ton gabah yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.
“Target ini menjadi bukti kesiapan Sidrap dalam memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional,” tambah Syaharuddin.
Pihak BBWS dalam rapat tersebut menyatakan siap mengupayakan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) maupun anggaran tahun 2026–2027 untuk melanjutkan sejumlah konstruksi yang belum rampung.
Selain itu, BBWS juga membuka peluang pengembangan lahan potensial hingga 20 ribu hektare setelah usulan SID dari pemerintah daerah disampaikan.
Sementara itu, Kepala BPLIP Kelas I Makassar, Rustan Massinai, menjelaskan program cetak sawah di Sulawesi Selatan kini mulai berjalan melalui sistem tender dan e-katalog.
Ia menyebut terdapat 29 paket pekerjaan cetak sawah yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Khusus Sulawesi Selatan, sebanyak 18 paket telah tayang dan lima di antaranya sudah mulai dikerjakan di lapangan.
“Nah, ini sudah berjalan, bahkan sudah ada yang kira-kira 20 persen sudah dikonstruksi di lokasi,” ujar Rustan.
Menurutnya, lokasi pengembangan sawah baru tersebar di sejumlah wilayah seperti Luwu Utara, Belopa, Lamasi hingga Masamba dengan target pengembangan sekitar 7.000 hektare sawah baru di Sulawesi Selatan pada 2026.
Rustan menambahkan, beberapa paket pekerjaan di Sidrap dan Gowa saat ini masih dalam proses tender dan evaluasi. (*)
