REPUBLIK ini memang ajaib. Di negeri yang setiap sudut kampungnya punya pengeras suara untuk mengajarkan moral, kadang yang paling sulit terdengar justru suara keadilan.
Anak-anak sekolah diajari empat pilar kebangsaan dengan spanduk sebesar layar tancap, tetapi ketika praktik kecil tentang kejujuran diuji di atas panggung lomba, yang roboh duluan justru tiang kewarasannya.
Begitulah yang terjadi dalam Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat. Sebuah lomba yang mestinya melahirkan generasi cinta konstitusi, malah berubah menjadi drama akustik nasional: suara ada, tetapi telinga kekuasaan entah sedang parkir di mana.
Semula acaranya tampak khidmat. Anak-anak SMA duduk dengan wajah tegang seperti calon menteri menunggu reshuffle.
Guru-guru memandangi muridnya dengan doa yang panjangnya mungkin melebihi antrean minyak goreng zaman paceklik. Panitia mondar-mandir membawa map dan kewibawaan. Dan para juri duduk di depan seperti malaikat penjaga pintu pasal-pasal konstitusi.
Lalu datanglah satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana. DPR dalam memilih anggota BPK harus memperhatikan pertimbangan lembaga apa?
Regu C menjawab dengan lengkap: Dewan Perwakilan Daerah.
Kalimatnya utuh. Nafasnya cukup. Subjek, predikat, objeknya tidak ada yang kabur. Tetapi entah karena mikrofon sedang sariawan atau telinga juri sedang mudik, jawaban itu dianggap tidak menyebut DPD. Minus lima pun dijatuhkan dengan kecepatan yang biasanya sulit ditemukan saat birokrasi mengurus surat rakyat miskin.
Dan lucunya, lucu yang membuat dahi publik berkerut seperti baju belum disetrika, pertanyaan yang sama dilempar ke regu lain. Jawabannya sama. Hampir seperti fotokopi yang baru keluar dari mesin. Tetapi kali ini juri berkata: benar.
Nah, di titik itulah media sosial meledak seperti kompor gas disiram bensin.
Warganet, makhluk yang biasanya ribut soal artis cerai dan diskon mi instan, mendadak berubah menjadi ahli tata negara. Semua orang memutar video. Semua orang menjadi hakim audio. Semua orang merasa punya telinga lebih sehat daripada forum resmi negara. Dan ironisnya, mungkin memang begitu adanya.
Sebab di zaman sekarang, kamera lebih jujur daripada pidato. Video lebih setia daripada notulen rapat. Apa yang dulu bisa selesai dengan kalimat “sudah diputuskan”, kini bisa dibongkar ulang oleh anak kos sambil rebahan dan makan kerupuk.
Yang membuat publik murka sebenarnya bukan salah dengarnya. Manusia itu tempat salah. Bahkan orang yang hafal UUD dari pembukaan sampai penutup pun bisa keseleo logika kalau sedang gugup. Tetapi rakyat kita punya insting yang tajam untuk membedakan mana kekeliruan biasa dan mana kesalahan yang dipelihara dengan kesombongan.
Ketika peserta menyampaikan keberatan, jawaban yang datang terasa seperti pintu besi kantor kelurahan: keras, dingin, dan sulit dibuka. “Keputusan ada di dewan juri.”
Kalimat itu pendek. Tetapi aromanya panjang sekali. Aroma birokrasi lama. Aroma kursi yang terlalu lama diduduki. Aroma orang yang lebih takut kehilangan wibawa daripada kehilangan objektivitas.
Lalu muncullah penjelasan tentang artikulasi. Anak-anak diminta berbicara lebih jelas. Ah, republik ini memang gemar sekali mencari kambing hitam. Kalau jalan berlubang, hujan disalahkan. Kalau beras mahal, cuaca dipersalahkan. Dan kalau juri salah dengar, murid diminta memperbaiki artikulasi.
Padahal persoalannya sederhana: telinga siapa sebenarnya yang sedang tidak fokus?
Untunglah Setjen MPR RI akhirnya bergerak cepat. Juri dan MC dinonaktifkan. Permintaan maaf diumumkan. Evaluasi dijanjikan. Langkah itu penting. Sebab di negeri yang pejabatnya kadang lebih sulit meminta maaf daripada unta masuk lubang jarum, pengakuan salah adalah kemajuan moral yang layak diberi karpet merah.
Namun masalah ini sesungguhnya lebih besar daripada sekadar lomba cerdas cermat. Ini soal watak lembaga kita dalam menghadapi koreksi. Kita masih hidup dalam budaya yang menganggap jabatan itu seperti mahkota raja kecil: tidak boleh disentuh, tidak boleh dipersoalkan, apalagi dibantah anak SMA.
Padahal demokrasi bukan panggung wayang di mana dalang selalu benar. Demokrasi justru hidup dari keberanian menerima kritik. Kalau semua keputusan dianggap suci, untuk apa ada akal sehat?
Anak-anak muda hari ini berbeda dengan generasi zaman mesin tik. Mereka hidup di era rekaman digital. Semua bisa diputar ulang. Semua bisa dibandingkan. Dan semua bisa viral lebih cepat daripada janji kampanye.
Karena itu, peristiwa ini bukan sekadar soal minus lima poin. Ini soal minus kepercayaan. Anak-anak yang datang belajar tentang keadilan malah menyaksikan bagaimana keadilan bisa terpeleset oleh ego. Mereka datang membawa hafalan pasal, tetapi pulang membawa pelajaran tentang betapa sulitnya orang dewasa mengakui kekeliruan.
Dan republik ini memang sering seperti itu. Kita rajin membuat seminar integritas di hotel berbintang, tetapi gugup ketika integritas diuji di meja sendiri. Kita pandai bicara transparansi sambil menutup jendela kritik rapat-rapat. Kita fasih mengutip Pancasila, tetapi sering tersinggung ketika rakyat meminta konsistensi.
Maka yang paling penting dari seluruh kegaduhan ini sebenarnya bukan siapa yang menang lomba. Yang lebih penting ialah apakah lembaga negara mau belajar rendah hati di depan generasi muda.
Sebab anak-anak itu sedang memperhatikan. Mereka sedang menilai apakah orang dewasa sungguh-sungguh percaya pada nilai yang diajarkannya sendiri. Dan percaya atau tidak, satu permintaan maaf yang jujur kadang lebih mendidik daripada seribu pidato tentang moral kebangsaan.
Karena bangsa ini tidak kekurangan hafalan. Yang kurang hanyalah keberanian berkata: “Ya, kami salah.” (*)
