JAKARTA — Komitmen Pemerintah Kota Makassar memperluas akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan mendapat apresiasi di tingkat nasional.
Melalui KompasTV, Pemkot Makassar menerima penghargaan Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan dalam puncak perayaan HUT ke-15 KompasTV di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi.
Bagi Munafri, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas program pemerintah daerah. Lebih dari itu, momentum tersebut menegaskan pentingnya menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang harus dapat diakses seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” ujar Munafri, Kamis (10/9/2026).
Menurut dia, pendidikan gratis tidak cukup dimaknai sebatas pembebasan biaya. Pemerintah juga berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang layak agar kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan pemerataan.
“Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati infrastruktur pendidikan,” tambahnya.
Munafri mengatakan pembangunan dan pembenahan sarana pendidikan menjadi salah satu perhatian serius Pemkot Makassar. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan menjadi basic untuk memberikan peningkatan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui perbaikan dan pengadaan infrastruktur pendidikan yang memadai,” katanya.
Guru Kepulauan Dapat Perhatian Khusus
Komitmen pemerataan tersebut tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik sekolah. Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada guru dan tenaga kependidikan, khususnya mereka yang bertugas di wilayah kepulauan.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penyesuaian tunjangan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan zona atau jarak lokasi penugasan.
Dengan skema tersebut, guru yang bertugas di wilayah dengan akses lebih jauh mendapatkan dukungan tunjangan lebih besar.
“Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” jelas Munafri.
Menurut dia, kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk keberpihakan terhadap tenaga pendidik yang bekerja di wilayah dengan tantangan akses lebih besar.
“Ini salah satu motivasi terbesar, pemberian tunjangan guru kepulauan. Semakin jauh dia bertugas, semakin tinggi tunjangan,” sambungnya.
Revitalisasi Sekolah di Pulau
Di sisi infrastruktur, sejumlah sekolah di wilayah kepulauan juga masuk dalam agenda revitalisasi Pemkot Makassar.
Pembenahan tidak hanya menyasar bangunan sekolah, tetapi juga meubelair dan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran.
Beberapa wilayah kepulauan yang telah mendapat perhatian antara lain Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo dan Barrang Caddi.
Di Lakkang, revitalisasi dilakukan pada sekolah tingkat SD maupun SMP. Sementara di Barrang Lompo dan Barrang Caddi, pembenahan sarana pendidikan juga terus dilakukan.
Untuk Bone Tambu, perhatian pemerintah turut diarahkan pada kerusakan sekolah akibat abrasi.
“Kerusakan sekolah karena abrasi tahun ini pun juga kita realisasikan,” kata Munafri.
Ia menyebut hampir seluruh wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda pembenahan sarana dan prasarana pendidikan.
Namun, menurut Munafri, pemerataan pendidikan ke depan tidak boleh berhenti pada pembangunan ruang kelas dan fasilitas fisik sekolah.
Listrik, Internet hingga Solar Panel
Pemkot Makassar juga mulai mengarahkan perhatian pada dukungan infrastruktur dasar yang memungkinkan proses pembelajaran berjalan optimal di wilayah kepulauan.
Dukungan tersebut mencakup jaringan listrik, akses internet hingga pemanfaatan solar panel.
“Ke depannya tidak hanya ruang kelas, termasuk juga memastikan jaringan pasokan listrik, pasokan internet, serta solar panel mereka juga sudah baik nanti ke depan,” terang Munafri.
Selain itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap rumah dinas kepala sekolah dan guru di wilayah kepulauan. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung kenyamanan tenaga pendidik yang menjalankan tugas jauh dari pusat kota.
Bagi Munafri, pemerataan pendidikan pada akhirnya bukan hanya soal membangun sekolah di berbagai lokasi, melainkan memastikan anak-anak memperoleh kesempatan belajar dengan kualitas layanan yang setara.
“Harapannya mereka mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kepulauan. Itu salah satu visi misi yang diwujudkan dengan melihat akses pemerataan sekolah,” pungkasnya.
Penghargaan KompasTV tersebut pun menjadi momentum bagi Pemkot Makassar untuk memperlihatkan bahwa agenda pendidikan tidak hanya berbicara mengenai sekolah gratis, tetapi juga tentang akses, kualitas fasilitas, dukungan bagi guru, konektivitas dan kesetaraan layanan pendidikan hingga ke wilayah paling jauh dari pusat kota. (*)
