MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro pada Rabu (5/3/2025) ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses penting dalam menentukan kebijakan masa depan.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan daerah adalah proses menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mengalokasikan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD harus selaras dengan kebijakan nasional, merujuk pada Asta Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun mendatang, yaitu Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Visi ini dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah.
Sebagai bentuk implementasi dari visi tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga merancang Program Unggulan Sapta Mulia, yang mencakup berbagai sektor penting dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Program tersebut antara lain:
- Gratis seragam sekolah
- Gratis iuran sampah
- Gratis pemasangan instalasi air bersih
- Pembangunan stadion bertaraf internasional
- Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial)
- Makassar Super Apps
- Makassar Creative Hub
Menurut Munafri, program-program unggulan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing Makassar sebagai kota metropolitan yang modern dan inklusif.
Partisipasi Publik
Forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan pembangunan yang partisipatif.
Melalui forum ini, masyarakat serta pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan kebijakan pembangunan.
“Hasil konsultasi publik akan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda, Kepala SKPD, serta perwakilan masyarakat,” jelas Munafri.
Menutup sambutannya, Munafri berpesan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah agar aktif terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD.
Ia menegaskan bahwa seluruh program prioritas yang dirancang harus memiliki ukuran outcome yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direksi Perusahaan Daerah, serta jajaran pejabat terkait agar mengikuti secara serius seluruh tahapan penyusunan RPJMD. Ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi fondasi bagi pembangunan Makassar lima tahun ke depan,” pungkasnya. (*)
