MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) memfasilitasi penandatanganan kerja sama antara Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
Kesepakatan tersebut diteken di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/9/2025), oleh perwakilan Damkar Makassar, Jamaluddin, dan Damkar Maros, Baso, disaksikan Kepala Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Provinsi Sulsel, Fahlevi.
Turut hadir mitra pendukung dari sektor swasta, yakni Direktur PT Makassar Metro Network, Syauki, serta Direktur PT Makassar Airport Network, Saiful.
Kerja sama ini menekankan pada penguatan koordinasi lintas wilayah dalam menghadapi kebakaran dan keadaan darurat, khususnya di kawasan perbatasan Makassar–Maros.
Ruang lingkupnya meliputi pertukaran data kebakaran, koordinasi lapangan di wilayah rawan, hingga dukungan sarana-prasarana, termasuk akses jalur tol melalui kolaborasi dengan mitra swasta.
Sinergi Demi Keselamatan Publik
Kepala Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP Sulsel, Fahlevi, menegaskan bahwa arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menitikberatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Sinergi Makassar dan Maros ini sejalan dengan upaya provinsi memperkuat ketangguhan daerah, apalagi kawasan perbatasan memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas yang padat,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi yang terbangun akan menjadi langkah strategis dalam kesiapsiagaan, khususnya untuk menjangkau kawasan sulit dijangkau Damkar Maros seperti Pate’ne.
Percepatan Respon di Lapangan
Perwakilan Damkar Makassar, Jamaluddin, menilai kerja sama ini akan meningkatkan kecepatan penanganan insiden.
“Kami ingin memastikan operasi lapangan lebih efektif, terutama di area perbatasan yang sering membutuhkan bantuan cepat,” katanya.
Menurutnya, dukungan sektor swasta juga akan memperkuat sistem komunikasi dan distribusi logistik saat keadaan darurat.
Melalui kerja sama ini, sistem manajemen risiko bencana di Sulsel diharapkan makin tangguh.
Prosedur standar operasional damkar juga akan lebih adaptif terhadap kondisi lapangan, berkat optimalisasi sarana-prasarana serta integrasi data dan teknologi.
Pemprov Sulsel memposisikan diri sebagai fasilitator untuk memperkuat kolaborasi antardaerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap isu strategis keselamatan publik.
Bagi masyarakat, terutama yang beraktivitas di kawasan padat mobilitas seperti bandara, jalur tol, dan kawasan industri, sinergi ini akan memberikan perlindungan lebih baik.
Respons kebakaran di wilayah perbatasan dipastikan lebih cepat dan terintegrasi, sehingga risiko kerugian jiwa maupun harta dapat ditekan secara signifikan. (*)
