MENDENGAR Perusahaan Listrik Negara (PLN) merugi, publik nyaris sudah tak lagi terkejut. Seolah kerugian adalah berita rutin, bukan lagi peringatan. Ia jadi sesuatu yang sangat lumrah di negeri ini.
Padahal, perusahaan ini tak punya pesaing. Namun entah mengapa, arus keuangannya kerap bocor, seperti kabel tua yang dibiarkan terbuka.
Tegangan tinggi rupanya bukan cuma milik listrik, tapi juga nafsu manusia yang mengelolanya.
Setiap kali kasus korupsi di sektor energi mencuat, publik kembali disuguhi ironi dimana proyek besar yang dirancang untuk menerangi negeri, justru berakhir memadamkan kepercayaan.
Dari pembangkit listrik yang mangkrak, tender yang diatur, hingga kontrak yang diperpanjang tanpa dasar hukum—semuanya menandakan betapa rapuhnya integritas dalam sistem yang seharusnya steril dari kepentingan pribadi.
Korupsi di sektor energi bukan sekadar soal uang negara yang hilang. Ia adalah perampasan masa depan rakyat.
Setiap rupiah yang bocor, setiap proyek yang gagal, adalah cahaya yang tak pernah sampai ke rumah-rumah gelap di pelosok negeri.
Ironinya, listrik yang mestinya jadi simbol kemajuan, justru menjadi cermin kegelapan moral.
PLN, dan lembaga-lembaga sejenisnya, memegang mandat besar untuk menyalakan terang di seluruh penjuru Indonesia. Tapi tugas mulia itu tak akan pernah tuntas jika kabel kejujuran diputus oleh kerakusan.
Kita butuh bukan hanya insinyur dan ekonom andal, tapi juga pemimpin yang tahan godaan, yang menganggap jabatan bukan saklar kekuasaan, melainkan amanah untuk menerangi.
Kita bisa punya teknologi mutakhir, tenaga ahli terbaik, dan sumber daya alam melimpah. Namun tanpa integritas, semua itu hanyalah mesin tanpa arus, berdengung tapi tak menyala.
Di republik ini, sering kali yang padam bukan listrik, melainkan nurani. Dan barangkali, itulah krisis energi yang sesungguhnya. (*)
