GELOMBANG pengungkapan kasus-kasus mega korupsi belakangan ini semakin menguatkan dugaan bahwa praktik korupsi masih mengakar kuat di negeri kita.
Kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, politisi, hingga elite korporasi menunjukkan betapa sistemik dan terstrukturnya kejahatan ini.
Meski berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, realitas yang muncul justru menampilkan betapa rentannya sistem hukum dan tata kelola pemerintahan kita terhadap praktik koruptif.
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan Indonesia, baik melalui kebangkitan ekonomi, kemandirian pangan dan energi, hingga penguatan pertahanan nasional.
Namun, semua itu akan sulit tercapai jika korupsi masih merajalela dan menggerogoti fondasi negara. Tidak ada bangsa yang bisa mencapai kejayaan jika sumber daya negara terus dikuras oleh segelintir elite untuk kepentingan pribadi.
Kasus-kasus korupsi yang terungkap di sektor pangan, energi, hingga proyek strategis nasional semakin menegaskan bahwa perlawanan terhadap korupsi harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo ke depan.
Jika ingin mewujudkan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan disegani dunia, maka perang melawan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu.
Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang menunjukkan langkah progresif dengan menindak berbagai kasus besar.
Namun, publik masih skeptis: sejauh mana keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini hingga ke aktor intelektualnya?
Sudah terlalu sering publik disuguhi drama penegakan hukum yang hanya menyentuh aktor-aktor di level menengah, sementara dalang utamanya tetap tak tersentuh oleh jerat hukum.
Jika Prabowo benar-benar ingin mengembalikan kejayaan Indonesia, maka ia harus memastikan bahwa perang terhadap korupsi dilakukan secara tegas dan menyeluruh.
Kejayaan bangsa tidak hanya dibangun melalui kekuatan ekonomi dan pertahanan, tetapi juga melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik koruptif.
Masyarakat tentu berharap bahwa momentum pengungkapan mega korupsi ini bukan sekadar sensasi sesaat.
Jika hukum benar-benar ditegakkan secara transparan dan berkeadilan, maka ini bisa menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebaliknya, jika hanya berhenti di permukaan, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis, dan cita-cita kejayaan Indonesia hanya akan menjadi retorika kosong.
Kini, semua mata tertuju pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo.
Akankah ia membuktikan bahwa komitmennya untuk membangun Indonesia yang kuat juga mencakup pemberantasan korupsi?
Ataukah ini hanya menjadi episode lain dari skenario lama yang terus berulang? [*]
