MAKASSAR — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025).
Kehadiran Wamendagri disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, bersama jajaran pejabat tinggi pratama Pemprov Sulsel dan para Sekprov dari seluruh provinsi di Sulawesi.
Suasana penyambutan berlangsung akrab, menandai kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sekprov Sulsel Jufri Rahman menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung aspirasi serta tantangan pembangunan di wilayah masing-masing kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Kita berharap forum ini dapat menghasilkan solusi konkret yang bisa segera diimplementasikan di daerah,” ujar Jufri Rahman yang juga mantan pejabat Kementerian PANRB itu.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan publik dan efektivitas program strategis nasional di tingkat lokal.
Perkuat Peran Gubernur dan Inovasi PAD
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, terutama dalam mengawal percepatan realisasi program prioritas nasional.
Ia menyebut empat langkah strategis yang menjadi fokus Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yakni:
- Optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD.
- Inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
- Pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang penggerak ekonomi daerah.
- Mendorong peran sektor swasta melalui kemudahan perizinan dan iklim investasi yang sehat.
“Kunci penguatan ekonomi daerah ada pada sinergi pusat-daerah serta keberanian untuk berinovasi dalam mengelola potensi lokal,” ujar Bima Arya.
Rakor ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Sekprov Sulawesi Tenggara, Sekprov Gorontalo, serta para wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan.
Forum tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi lintas provinsi di kawasan Sulawesi, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan akselerasi pembangunan daerah. (*)
