MAKASSAR — Jajaran Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar menyambangi Balai Kota untuk membahas salah satu persoalan klasik yang belum menemukan titik akhir: pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (18/11/2025) itu dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan turut dihadiri Wakil Wali Kota sekaligus Plt. Ketua Partai Demokrat Makassar, Aliyah Mustika Ilham.
Dari Fraksi Demokrat hadir Ray Suryadi Arsyad dan Tri Sulkarnain Ahmad, yang membawa sejumlah isu lapangan terkait kondisi TPI Paotere.
Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, Ray Suryadi Arsyad menjelaskan secara gamblang akar persoalan yang selama bertahun-tahun membelit TPI Paotere.
Menurutnya, Pemerintah Kota tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan perbaikan maupun pembangunan karena status aset kawasan itu sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pelindo.
“Kami membahas persoalan TPI Paotere ini karena sama sekali tidak bisa dilakukan perbaikan, apalagi pembangunan, sebab asetnya masih sepenuhnya dimiliki Pelindo,” ujarnya usai pertemuan.
Ray mengungkapkan bahwa pada masa lalu Pemkot Makassar dapat mengelola TPI Paotere karena adanya skema sewa dengan Pelindo yang memungkinkan pembentukan UPT.
Namun sejak masa sewa terhenti pada 1997, kondisi menjadi tidak jelas dan aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa kejelasan status pengelolaan.
Situasi kembali menjadi sorotan ketika pada 2023 DPRD Makassar mendorong rehabilitasi kawasan TPI Paotere. Upaya tersebut justru berujung temuan hukum pada 2024 karena dianggap menyentuh aset yang bukan milik Pemerintah Kota.
Padahal, Ray menekankan bahwa selama puluhan tahun PAD dari TPI Paotere tetap masuk ke kas Pemkot Makassar dengan nilai yang signifikan, bahkan melampaui pendapatan beberapa UPT lainnya.
Karena itu, ia menilai ketidaklayakan fasilitas menjadi bentuk ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang setiap hari membayar retribusi.
“Tidak adil bagi masyarakat di sana. Apa yang mereka keluarkan dari retribusi tidak berbanding dengan fasilitas yang mereka rasakan. Padahal ini fasilitas penyedia bahan pangan,” tegasnya.
Ray menyebut penyelesaian masalah TPI Paotere membutuhkan komunikasi langsung antara Pemerintah Kota dan Direksi Pelindo. Jika tidak ada titik temu, DPRD siap mengambil langkah lanjutan melalui RDP.
Ia juga mengaku menahan desakan masyarakat yang ingin melakukan demonstrasi agar persoalan ini tetap diselesaikan melalui jalur dialog.
Yang terpenting, lanjut Ray, masyarakat membutuhkan kepastian status dan solusi yang adil, baik melalui hibah aset maupun skema sewa yang diperbarui.
Ia juga menjelaskan bahwa PAD TPI Paotere disetor ke pemerintah kota maupun provinsi sesuai batas wilayah pengelolaan yang berbeda antara daratan dan area dermaga.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik masukan Fraksi Demokrat dan menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kondisi TPI Paotere.
Menurutnya, kawasan tersebut harus memenuhi standar kelayakan karena menyangkut kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari.
“Kami sangat memahami kebutuhan perbaikan TPI Paotere. Kawasan itu harus layak, bersih, dan sesuai standar,” ujarnya.
Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pelindo, untuk mencari jalan keluar terbaik.
Ia berharap penataan TPI Paotere dapat segera dilakukan agar kawasan itu kembali berfungsi optimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan.
“Pemerintah Kota siap melakukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut,” tutupnya. (*)
