MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mengunci arah pembangunan tahun 2027 dengan menempatkan isu pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
Penanganan stunting serta perlindungan kelompok rentan menjadi fokus yang dipertegas dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) tematik yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (22/4/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dalam merancang program pembangunan yang lebih inklusif dan terukur.
Di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel menilai pendekatan pembangunan ke depan tidak lagi bisa berjalan sektoral.
Isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia harus terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang saling mendukung.
Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menegaskan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren membaik, tantangan di sektor pembangunan manusia masih memerlukan intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Data terakhir menunjukkan persentase penduduk miskin Sulsel pada September 2025 berada di angka 7,43 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka juga relatif terkendali di angka 4,45 persen pada November 2025.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2024 tercatat turun menjadi 23,3 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4,1 poin persentase, namun dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.
“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi belum cukup. Intervensi harus lebih tajam dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” kata Irawan.
Di sisi lain, Sulawesi Selatan mulai menghadapi fenomena meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia atau ageing population.
Kondisi ini dinilai menuntut perubahan pendekatan pembangunan, dari sekadar pemenuhan layanan dasar menuju penguatan layanan jangka panjang dan pemberdayaan kelompok rentan.
“Lansia harus diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan beban,” ujarnya.
Pendekatan tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan sejumlah indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), hingga indikator perlindungan anak.
Pada 2025, IPM Sulsel tercatat sebesar 75,92 dan IPG mencapai 93,53. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih mengacu pada data 2024 sebesar 0,365.
Melalui Rakortek ini, Pemprov Sulsel mendorong sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan daerah agar seluruh kebijakan 2027 benar-benar berbasis data dan tepat sasaran.
Irawan menekankan, seluruh usulan program dari kabupaten/kota harus mampu menjawab persoalan konkret di lapangan, khususnya yang menyangkut kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
“Perencanaan tidak boleh lagi bersifat umum. Semua harus spesifik, terukur, dan sesuai kewenangan,” katanya.
Rakortek juga diarahkan untuk memperkuat konvergensi program lintas perangkat daerah, sehingga intervensi yang dilakukan tidak berjalan parsial, melainkan saling terhubung dalam satu ekosistem pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska, menyebut forum ini menjadi tahapan awal menuju penyusunan rancangan awal RKPD 2027.
Hasil Rakortek selanjutnya akan dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi untuk mempertajam prioritas pembangunan daerah.
Pemprov Sulsel menilai pendekatan tematik berbasis isu strategis menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Ini adalah bagian dari komitmen untuk memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Erlan. (*)
