MAKASSAR – Persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan serius.
Hingga April 2026, tercatat sebanyak 174.433 anak masuk dalam kategori tersebut, mencakup yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, hingga lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.
Data ini menunjukkan kompleksitas persoalan pendidikan di daerah, yang tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga sosial dan geografis.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap puluhan ribu data anak untuk memetakan penyebab utama.
Hasilnya, ditemukan beragam faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut. Mulai dari ketidakmauan bersekolah, keterbatasan biaya, jarak sekolah yang jauh, hingga persoalan sosial seperti pernikahan dini, tuntutan bekerja, serta pengaruh lingkungan.
Selain itu, terdapat pula kendala lain seperti tidak memiliki perlengkapan sekolah, masalah kesehatan, pengalaman kekerasan atau trauma, hingga perpindahan domisili.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekitar 92.948 anak di Sulsel tercatat belum pernah bersekolah, sementara 36.222 lainnya berstatus putus sekolah. Mayoritas berada pada rentang usia 16 hingga 18 tahun, atau setara jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Meski demikian, pemerintah daerah mengklaim telah berhasil mengembalikan lebih dari 60 ribu anak ke bangku pendidikan di berbagai jenjang.
Upaya tersebut didukung melalui penyusunan rencana aksi daerah serta penerbitan kebijakan pencegahan anak putus sekolah.
Di tingkat provinsi, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan bahwa pemerintah tengah memperkuat intervensi melalui program alternatif pendidikan, seperti Sekolah Lapang dan Sekolah Rakyat.
Program ini menyasar kelompok rentan, khususnya anak-anak dari keluarga nelayan di wilayah kepulauan serta masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.
“Kita ingin menghadirkan model pendidikan yang fleksibel, termasuk konsep hybrid, agar bisa menjangkau anak-anak yang selama ini sulit mengakses sekolah formal,” ujarnya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat telah menunjukkan hasil awal dengan meningkatnya jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang kembali mendapatkan layanan pendidikan. Saat ini, sembilan unit sekolah telah beroperasi, sementara 13 lainnya masih dalam proses pengajuan.
Pemerintah berharap program tersebut mampu memperluas jangkauan layanan pendidikan sekaligus menekan angka ATS secara bertahap.
“Targetnya bisa menyerap hingga ribuan anak, terutama mereka yang putus sekolah dan berasal dari keluarga tidak mampu,” kata Andi Sudirman.
Dengan angka yang masih tinggi, penanganan anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui kebijakan pendidikan, tetapi juga intervensi sosial dan ekonomi yang menyasar akar persoalan. (*)
