MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mendorong penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria tidak lagi dipandang semata sebagai urusan sektor kesehatan.
Penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah hingga tingkat kelurahan dinilai menjadi kunci agar upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, hingga pendampingan pasien dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan hal tersebut saat membuka Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan untuk Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) Bersumber Anggaran Dana Kelurahan, yang digelar Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Graha Pena, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (14/9/2026).
Menurut Aliyah, persoalan HIV/AIDS, TBC dan malaria memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada persoalan medis. Ketiganya berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, produktivitas keluarga, hingga kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dengan hanya mengandalkan Dinas Kesehatan.
“Penanggulangan penyakit ATM tidak hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan. Diperlukan dukungan dari berbagai OPD, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, sektor perumahan dan pemberdayaan masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Aliyah.
Kelurahan Jadi Ujung Tombak
Aliyah menilai kelurahan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu titik pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Penguatan intervensi di tingkat kelurahan dinilai dapat membantu memperluas kegiatan promotif dan preventif, edukasi kesehatan, deteksi dini, pendampingan pasien, penguatan kader, hingga upaya mengurangi stigma terhadap penderita.
Karena itu, forum yang mempertemukan pemerintah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, organisasi masyarakat dan komunitas tersebut diharapkan tidak berhenti pada koordinasi administratif.
Aliyah mendorong agar forum tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan hingga tingkat paling dekat dengan warga.
“Kita berharap dengan kegiatan ini, komitmen dari kecamatan, kelurahan dan puskesmas semakin kuat. Apalagi ini merupakan suasana baru dengan semangat baru. Mari kita sama-sama menyukseskan pemberantasan penyakit ATM di Kota Makassar,” katanya.
Dorong Anggaran Lebih Tepat Sasaran
Selain memperkuat kolaborasi, Aliyah menekankan pentingnya memastikan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan ATM benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, dukungan anggaran pemerintah harus diarahkan pada kebutuhan nyata, mulai dari penemuan kasus, pengobatan, pencegahan penularan, hingga peningkatan akses pelayanan kesehatan.
“Kita harus memastikan setiap rupiah untuk ATM benar-benar sampai kepada pasien, obat, tenaga kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia berharap forum kemitraan dapat membahas strategi penganggaran bersama, pembiayaan inovatif, serta pemanfaatan APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran kelurahan dan sumber pembiayaan lainnya secara efektif dan efisien.
Menurut Aliyah, pendekatan pembiayaan yang terintegrasi diperlukan agar program penanggulangan ATM tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ketiga penyakit ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, kemiskinan, produktivitas dan masa depan bangsa. Karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan satu suara, satu data dan satu anggaran,” ujarnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Ketua ADINKES Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Asisten I Pemprov Sulsel, M. Ishak Iskandar, sejalan dengan pandangan tersebut.
Menurut Ishak, persoalan HIV/AIDS, TBC dan malaria dipengaruhi banyak faktor sehingga tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan kesehatan semata.
“Penanggulangan HIV/AIDS, TBC dan malaria bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan sektor kesehatan saja. Harus dilihat dari seluruh aspek, baik sosial, perilaku, lingkungan maupun ekonomi. Karena itu, kemitraan adalah kunci,” jelasnya.
Ia menilai anggaran kelurahan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat.
Pemanfaatannya antara lain dapat diarahkan untuk edukasi dan literasi kesehatan, deteksi dini, pendampingan pasien, pemberdayaan masyarakat, penguatan kader, serta pencegahan stigma.
“ Kita berharap forum ini menjadi forum aksi, bukan sekadar forum diskusi. Kita harus memastikan intervensi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Menuju Ending AIDS, TBC dan Malaria 2030
Program Koordinator RSSH ADINKES Provinsi Sulawesi Selatan, Raden Muliati, mengatakan perencanaan pembangunan dan penganggaran di tingkat kelurahan perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pendekatan yang inklusif dan partisipatif dinilai penting agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Menurut Raden, dukungan terhadap penanggulangan ATM tidak selalu harus diwujudkan dalam program baru yang berdiri sendiri. Kegiatan tersebut dapat diintegrasikan dengan berbagai program kelurahan yang sudah berjalan, seperti sosialisasi, edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
“Penyelesaian ATM memerlukan kolaborasi, sinergi dan koordinasi berkelanjutan lintas sektor, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan kelurahan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai prioritas kegiatan dan penganggaran untuk mendukung target Ending AIDS, TBC dan Malaria 2030.
Bagi Pemkot Makassar, target tersebut membutuhkan kerja bersama yang lebih terintegrasi. Pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil hingga fasilitas pelayanan kesehatan dituntut mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Aliyah berharap kolaborasi tersebut pada akhirnya mampu memperkuat penemuan kasus secara dini, memastikan pasien mendapatkan pengobatan hingga tuntas, mencegah penularan, mengurangi stigma, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah Kota Makassar berkomitmen penuh untuk bersinergi dan berkolaborasi, baik dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, NGO, organisasi masyarakat maupun seluruh pihak lainnya. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui program dan kegiatan yang bermanfaat,” kata Aliyah. (*)
