JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar memperkuat keterlibatannya dalam agenda pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui keikutsertaan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham dalam Urban Climate Forum (UCF) 2026 di Pullman Jakarta Thamrin CBD, Jakarta, Rabu–Kamis, 16–17 September 2026.
Forum yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) tersebut mengangkat tema “Advancing Urban Transformation through Climate Action and Governance” atau mendorong transformasi perkotaan melalui aksi iklim dan tata kelola.
UCF 2026 mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, pemimpin pemerintahan lokal, jejaring kota, mitra pembangunan, organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil hingga sektor swasta untuk membahas tantangan dan solusi pembangunan perkotaan di tengah perubahan iklim.
Bagi Makassar, forum tersebut menjadi ruang untuk memperluas pertukaran pengalaman sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pemerintah daerah dan mitra pembangunan.
Aliyah mengatakan, perubahan iklim telah menjadi bagian dari tantangan pembangunan kota sehingga pemerintah daerah perlu mengintegrasikan aspek lingkungan dan keberlanjutan ke dalam kebijakan perkotaan.
“Urban Climate Forum 2026 menjadi ruang penting bagi kami untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan perkotaan, khususnya perubahan iklim,” ujar Aliyah.
Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut perlu berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kota Makassar terus berkomitmen mendorong pembangunan yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan, ramah lingkungan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Aliyah menilai persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Kompleksitas persoalan perkotaan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi serta berbagai kelompok masyarakat.
“Persoalan iklim dan pembangunan perkotaan tidak dapat diselesaikan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.
Karena itu, keikutsertaan Makassar dalam UCF 2026 tidak hanya dipandang sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi juga sebagai kesempatan membuka jejaring dan peluang kolaborasi dengan kota-kota lain.
“Forum seperti ini menjadi kesempatan bagi Makassar untuk belajar, berbagi pengalaman sekaligus membuka peluang kerja sama dengan daerah maupun jejaring kota lainnya,” tambah Aliyah.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam UCF 2026, mulai dari mobilitas perkotaan, transisi energi, ketahanan terhadap perubahan iklim, pengelolaan sampah, Voluntary Local Review (VLR), hingga pelokalan ASEAN Community Vision 2045.
Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan komitmen perubahan iklim di tingkat nasional dan regional ke dalam kebijakan dan aksi nyata di tingkat kota.
UCLG ASPAC juga mendorong pendekatan yang lebih sistematis dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan tata kelola multilevel antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Banjir dan Persoalan Perkotaan
Sejumlah persoalan konkret yang dihadapi kota-kota di Indonesia turut menjadi perhatian dalam forum.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pembangunan daerah yang tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti tantangan banjir di berbagai daerah. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan curah hujan, tetapi juga mencakup banjir rob, penurunan muka tanah dan berkurangnya daya serap air.
Isu-isu tersebut memiliki relevansi langsung dengan agenda pengelolaan perkotaan, terutama ketika pertumbuhan kawasan perkotaan berlangsung bersamaan dengan tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur.
Bagi Makassar, forum ini menjadi momentum untuk memperkaya pembelajaran mengenai sejumlah praktik perkotaan, khususnya transportasi berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, pengurangan risiko perubahan iklim, pengelolaan sampah serta tata kelola kota.
Memperluas Jejaring Kota
Urban Climate Forum 2026 berlangsung selama dua hari dan melibatkan sekitar 200 peserta dari unsur pemerintahan, jejaring kota, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pakar dan sektor swasta.
Forum tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta sekaligus Co-President UCLG ASPAC Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Hadir pula sejumlah kepala daerah dan tokoh pemerintahan daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Dedi Abdul Hadi, Duta UCLG ASPAC Tri Rismaharini, Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Keikutsertaan Makassar dalam forum tersebut sekaligus memperluas ruang pertukaran pengetahuan antarkota. Tantangannya kemudian adalah menerjemahkan pembelajaran dan jejaring yang terbentuk dalam forum ke dalam kebijakan yang konkret di tingkat lokal.
Dengan demikian, agenda perubahan iklim tidak berhenti pada forum dan komitmen, tetapi dapat berlanjut menjadi bagian dari pengelolaan kota yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan warga Makassar. (*)
