MAKASSAR — Kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) mulai dikeluhkan masyarakat di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar meminta PT Pertamina tidak hanya memastikan kecukupan pasokan, tetapi juga membenahi dan mengawasi jalur distribusi gas bersubsidi tersebut hingga ke tingkat pangkalan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengatakan, LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga ketersediaannya tidak boleh terganggu, terutama bagi kelompok yang memang berhak menerima subsidi.
“Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia dan mudah diperoleh oleh warga yang memang berhak menerima subsidi. Jadi, kita berharap pihak Pertamina memastikan ketersediaan,” kata Appi, Senin (14/9/2026).
Menurut dia, penanganan persoalan LPG 3 kg tidak cukup hanya dengan menambah pasokan atau kuota. Pemerintah dan Pertamina juga perlu memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan agar kelangkaan tidak terjadi akibat persoalan di sepanjang rantai penyaluran.
Pertamina Diminta Turun ke Lapangan
Appi secara khusus meminta Pertamina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pangkalan-pangkalan resmi yang menyalurkan LPG 3 kg di Makassar.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan gas bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi dan dijual sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah ada aturan yang diatur, digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak,” ujarnya.
Ketua IKA FH Unhas itu menilai, pengawasan distribusi menjadi bagian penting karena LPG 3 kg bukan sekadar komoditas energi, melainkan barang yang di dalamnya terdapat subsidi pemerintah.
Karena itu, apabila terjadi penyimpangan pada proses distribusi, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat subsidi tersebut.
“Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka,” kata Appi.
Bukan Sekadar Masalah Stok
Appi menilai persoalan kelangkaan LPG 3 kg perlu dilihat secara menyeluruh. Ketersediaan stok di tingkat distributor harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap proses penyaluran hingga konsumen akhir.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan tidak ada mata rantai distribusi yang menyebabkan LPG bersubsidi sulit diperoleh masyarakat atau justru beralih kepada pihak yang tidak berhak.
“Ini memang butuh Satgas yang sangat kuat, secara komprehensif, secara bersama-sama untuk memastikan ketersediaan bagi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan, persoalan energi dasar membutuhkan koordinasi lintas sektor karena gangguan distribusi dapat memberikan efek langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Karena ini menjadi kebutuhan dasar yang setiap hari. Ketika ada yang salah di dalam proses itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat,” sambung Appi.
Dibahas Bersama Pemprov dan Pertamina
Persoalan LPG 3 kg tersebut, lanjut Appi, juga telah menjadi bagian dari pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak Pertamina terkait pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.
Pembahasan itu berlangsung di tengah persoalan ketersediaan energi lainnya, termasuk antrean dan pasokan BBM yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.
Appi berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina tidak berhenti pada langkah penambahan pasokan, tetapi juga menghasilkan pengawasan distribusi yang lebih kuat.
Pemkot Makassar, kata dia, akan terus mendorong agar kebutuhan energi dasar masyarakat terpenuhi sekaligus memastikan tata kelolanya berjalan sesuai aturan.
“Yang penting agar LPG 3 kg yang merupakan bersubsidi, tidak mengalami kelangkaan akibat persoalan distribusi maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
