MAKASSAR — Kota Makassar mencatat temuan kasus HIV-AIDS tertinggi di Sulawesi Selatan hingga 2026. Data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi penanggulangan HIV-AIDS tingkat provinsi menunjukkan terdapat 445 kasus yang ditemukan di Makassar.
Angka tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Travelers Phinisi, Makassar, Kamis (17/9/2026).
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham yang menghadiri rakor tersebut menegaskan perlunya memperkuat pencegahan, edukasi, deteksi dini, hingga akses layanan bagi masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap target Ending AIDS 2030.
“Upaya pencegahan HIV-AIDS tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar langkah pencegahan, edukasi, deteksi dini, hingga penanganan dapat berjalan secara optimal,” ujar Aliyah.
Rakor yang diikuti sekitar 100 peserta itu menjadi forum koordinasi pemerintah daerah, sektor kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat strategi penanggulangan HIV-AIDS di Sulawesi Selatan.
963 Temuan hingga Juli 2026
Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan jumlah temuan HIV-AIDS di Sulawesi Selatan mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2023 tercatat 2.660 kasus, kemudian 2.486 kasus pada 2024 dan 1.939 kasus pada 2025. Sementara sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah tercatat 963 kasus.
Berdasarkan kelompok umur, temuan kasus didominasi kelompok usia 25–49 tahun dengan proporsi 58 persen. Kelompok usia 15–24 tahun menyumbang 35 persen, usia 30–50 tahun sebesar 6 persen, sedangkan kelompok usia 15 tahun ke bawah sebesar 1 persen.
Dari sebaran kabupaten/kota, Makassar mencatat angka tertinggi dengan 445 kasus. Berikutnya Gowa 74 kasus, Palopo 38 kasus, Bulukumba 34 kasus, Jeneponto 27 kasus, Luwu Timur 23 kasus dan Bantaeng 20 kasus.
Data tersebut menjadi salah satu dasar perlunya penguatan strategi pencegahan di tingkat daerah.
Namun, angka temuan tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan jumlah orang yang hidup dengan HIV. Temuan sangat dipengaruhi oleh akses dan cakupan pemeriksaan serta kemampuan sistem kesehatan menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan.
Edukasi dan Deteksi Dini
Aliyah mengatakan, tingginya angka temuan di Makassar harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah preventif dan promotif.
Menurutnya, edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai HIV-AIDS sekaligus memahami pentingnya melakukan pemeriksaan dan mendapatkan layanan kesehatan secara tepat.
“Angka ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Karena itu, pencegahan harus terus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat juga penting agar informasi yang benar mengenai HIV-AIDS dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan stigma,” katanya.
Ia menilai penanggulangan HIV-AIDS membutuhkan pendekatan lintas sektor. Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan dinas kesehatan, tetapi perlu melibatkan perangkat daerah, sekolah dan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas, dunia usaha serta masyarakat luas.
Pendekatan tersebut penting karena persoalan HIV-AIDS tidak hanya berkaitan dengan layanan medis, tetapi juga menyangkut pengetahuan masyarakat, akses terhadap pemeriksaan, pendampingan serta penghapusan stigma dan diskriminasi.
Makassar Dukung Ending AIDS 2030
Pemerintah Kota Makassar, kata Aliyah, akan terus mendorong perangkat daerah dan jajaran terkait untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pemangku kepentingan lainnya.
“Pemerintah Kota Makassar tentu berkomitmen mendukung upaya menuju Ending AIDS 2030. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat, memperkuat pencegahan dan memastikan mereka yang membutuhkan mendapatkan akses layanan serta pendampingan,” ujarnya.
Ia berharap rakor tingkat provinsi tidak berhenti sebagai forum koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di masing-masing daerah.
“Harapan kita bersama, koordinasi ini tidak berhenti pada forum rapat saja, tetapi menghasilkan langkah nyata di lapangan. Pemkot Makassar siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pihak terkait,” kata Aliyah.
Rakor tersebut dihadiri unsur pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, pengelola program HIV-AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS, organisasi masyarakat sipil, PMI, lembaga pendidikan serta berbagai lembaga pemerhati HIV-AIDS.
Aliyah hadir didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar Ahmad Asy’ Arie. (*)
