JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan sejumlah langkah perbaikan dalam sistem kegawatdaruratan dan tata kelola layanan kesehatan pasca tragedi yang menimpa almarhumah Irene Sokoy di Papua.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di berbagai daerah lain.
“Masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi,” ujar Budi dalam konferensi pers Hasil Investigasi Penolakan Pasien di Papua, Kamis (27/11) di Gedung Kemenkes, Jakarta.
Menurut Budi, salah satu akar persoalan ialah minimnya dokter spesialis — terutama obstetri-ginekologi (obgyn) dan anestesi — di wilayah luar Jawa.
Kekurangan SDM ini berdampak langsung pada layanan kegawatdaruratan, karena tidak ada dokter pengganti ketika dokter yang bertugas sedang melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan.
“Kekurangan dokter spesialis itu masif terjadi di luar Jawa. Kasian saudara-saudara kita di daerah yang terdampak,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kemenkes mempercepat penyediaan dokter spesialis melalui sistem pendidikan berbasis rumah sakit (hospital based) dan rekrutmen putra-putri daerah agar mereka menetap dan mengabdi di daerah asal.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penyiapan 500 rumah sakit pendidikan.
Selain kekurangan SDM, Budi menyoroti lemahnya tata kelola rumah sakit daerah. Banyak pemerintah daerah yang meminta pendampingan Kemenkes untuk memperbaiki manajemen rumah sakit setempat.
Contohnya kasus di Papua, di mana seluruh ruang operasi direnovasi bersamaan sehingga tidak ada ruang yang dapat digunakan.
“Pak Gubernur sudah datang minta didampingi. Masa semua ruang operasi direnovasi sekaligus. Harusnya bertahap,” kata Budi.
Ia juga menyoroti ketidakdisiplinan dalam pengisian data pada sistem rujukan nasional, yang menyebabkan dokter IGD tidak memperoleh informasi lengkap mengenai ketersediaan dokter atau fasilitas di rumah sakit tujuan.
“Ini hanya soal disiplin mengisi data. Karena tata kelola rumah sakitnya belum bagus,” jelasnya.
Untuk memastikan pelayanan gawat darurat berjalan, Kemenkes memperkuat koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai otoritas tertinggi di daerah.
Mereka diminta melakukan pengawasan dan memberikan sanksi jika rumah sakit menolak pasien gawat darurat.
“Di Undang-Undang Kesehatan yang baru, sanksinya jelas bagi pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien gawat darurat. BPJS pasti membayar, jadi tidak ada alasan menolak,” tegas Budi.
Kemenkes juga akan memantau implementasi hasil pemeriksaan kasus Irene Sokoy. Dalam tiga bulan ke depan, tim kementerian akan kembali ke Papua untuk mengevaluasi perbaikan layanan.
“Kita harapkan layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit Papua semakin baik, dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tutupnya. (*)















