Oleh: Suko Wahyudi. Pegiat Literasi, tinggal di Yogyakarta
PERANG yang kembali menyala di kawasan Timur Tengah sesungguhnya tidak pernah berdiri sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah simpul panjang dari sejarah kolonialisme, perebutan sumber daya, dan pertarungan kepentingan global yang terus berulang dalam bentuk baru.
Dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, setiap dentuman konflik di kawasan itu selalu menjalar jauh melampaui batas geografisnya, hingga menyentuh kehidupan ekonomi dan politik negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Salah satu jalur paling strategis yang membuat konflik tersebut berdampak global adalah Selat Hormuz. Melalui selat inilah sebagian besar pasokan minyak dunia mengalir.
Ketika ketegangan meningkat di kawasan tersebut, pasar energi global langsung bergejolak. Harga minyak naik, inflasi meningkat, dan ketidakpastian ekonomi menyebar. Dalam konteks ini, perang bukan hanya soal kekerasan bersenjata, tetapi juga soal stabilitas ekonomi dunia.
Indonesia berada dalam posisi yang tidak bisa sepenuhnya terlepas dari dinamika tersebut. Ketergantungan pada energi impor membuat fluktuasi harga minyak dunia berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional.
Kenaikan harga energi tidak hanya membebani APBN, tetapi juga memengaruhi harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Karena itu, ketahanan energi nasional harus dipahami sebagai bagian dari ketahanan negara yang lebih luas, bukan sekadar isu teknis sektor energi.
Dalam situasi seperti ini, ketahanan energi menjadi isu geopolitik. Indonesia dituntut untuk mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor, serta memperkuat kemandirian energi berbasis sumber daya domestik. Tanpa langkah ini, Indonesia akan terus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak eksternal yang tidak dapat dikendalikan.
Di sisi lain, politik luar negeri Indonesia dengan prinsip bebas aktif memasuki ruang ujian baru. Prinsip yang diwariskan sejak awal kemerdekaan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh masuk dalam blok kekuatan manapun, tetapi tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Namun dalam dunia yang semakin multipolar dan penuh kompetisi kepentingan, prinsip ini menuntut penafsiran yang lebih strategis dan adaptif.
Bebas aktif tidak cukup dimaknai sebagai sikap netral pasif. Ia harus diterjemahkan sebagai kemampuan untuk menjaga kemandirian sikap, sekaligus aktif membangun ruang dialog di tengah pertentangan kepentingan global.
Dalam konteks konflik yang melibatkan Amerika Serikat, China, dan Rusia, Indonesia perlu memainkan peran sebagai penyeimbang yang kredibel, bukan sekadar pengikut arus kekuatan besar.
Perang di Timur Tengah juga tidak dapat dilepaskan dari rivalitas kekuatan besar global. Kawasan ini telah lama menjadi arena tidak langsung bagi persaingan pengaruh antara negara-negara besar dunia. Israel dan Iran sering menjadi titik pusat eskalasi yang kemudian melibatkan aktor-aktor global lainnya.
Di balik konflik regional tersebut, terdapat lapisan kepentingan yang lebih luas, mulai dari energi, keamanan, hingga dominasi teknologi dan militer.
Dalam lanskap dunia yang semakin multipolar, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mendominasi sepenuhnya. Namun justru dalam kondisi inilah ketidakpastian meningkat.
Rivalitas antar kekuatan besar menciptakan ruang tarik-menarik yang memengaruhi stabilitas kawasan-kawasan strategis, termasuk Timur Tengah. Indonesia perlu membaca dinamika ini dengan cermat agar tidak terjebak dalam polarisasi global yang tajam.
Posisi Indonesia sebagai negara besar di kawasan Indo-Pasifik memberikan peluang sekaligus tanggung jawab. Sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia memiliki modal diplomatik untuk berperan sebagai kekuatan menengah yang menjembatani kepentingan global.
Namun peran tersebut hanya dapat dijalankan jika Indonesia memiliki fondasi domestik yang kuat, terutama dalam bidang energi, ekonomi, dan stabilitas sosial.
Ketahanan energi, dalam konteks ini, menjadi fondasi utama kemandirian politik luar negeri. Negara yang rentan terhadap gejolak energi global akan sulit mempertahankan posisi diplomatik yang independen. Oleh karena itu, percepatan transisi energi, penguatan energi terbarukan, dan efisiensi konsumsi energi menjadi bagian penting dari strategi ketahanan nasional jangka panjang.
Pada saat yang sama, diplomasi Indonesia perlu semakin aktif dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Isu perdamaian di Timur Tengah tidak hanya membutuhkan pernyataan politik, tetapi juga keterlibatan nyata dalam diplomasi kemanusiaan dan upaya penyelesaian konflik secara multilateral. Di sinilah peran Indonesia sebagai negara dengan tradisi diplomasi damai dapat diperkuat.
Lebih jauh, dinamika perang di Timur Tengah juga mencerminkan krisis tata dunia yang lebih luas. Ketegangan yang terus berulang menunjukkan bahwa arsitektur politik global saat ini belum mampu menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Dalam situasi seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut berperan dalam membentuk norma dan arah baru tata dunia.
Pada akhirnya, perang di Timur Tengah bukan hanya soal konflik di satu kawasan, tetapi juga cermin dari perubahan besar dalam politik global. Indonesia berada pada persimpangan penting: antara menjadi korban dari ketidakpastian global atau menjadi aktor yang mampu membaca dan mengarahkan perubahan.
Dengan memperkuat ketahanan energi, menjaga konsistensi politik bebas aktif, dan memahami rivalitas kekuatan besar secara cerdas, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif dalam percaturan dunia yang terus berubah. (*)
