JAKARTA — Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait polemik yang muncul akibat pernyataan Jusuf Kalla yang belakangan memicu beragam tafsir di tengah masyarakat.
Dalam pernyataan resminya tertanggal 20 April 2026, MN KAHMI menilai polemik yang berkembang lebih disebabkan oleh kesalahpahaman akibat penyampaian informasi yang tidak utuh.
Koordinator Presidium MN KAHMI, Abdullah Puteh, bersama Sekretaris Jenderal Syamsul Qomar, menegaskan bahwa pernyataan tersebut seharusnya dipahami secara kontekstual, bukan secara parsial.
“Kesalahpahaman yang muncul bukan karena adanya niat untuk menyinggung kelompok tertentu, melainkan akibat pemaknaan yang terpotong,” demikian pernyataan MN KAHMI.
MN KAHMI juga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebhinekaan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa di Indonesia.
Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama, disebut memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.
Lebih lanjut, organisasi alumni tersebut mengingatkan agar perbedaan tafsir tidak dijadikan alat untuk membangun polarisasi, khususnya yang berbasis isu keagamaan.
“Upaya membangun narasi konflik antarumat beragama harus dihindari karena bertentangan dengan semangat persaudaraan kebangsaan,” lanjut pernyataan tersebut.
Sebagai langkah konstruktif, MN KAHMI mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, untuk mengedepankan dialog dan klarifikasi (tabayyun) guna meredam potensi kesalahpahaman yang lebih luas.
Di sisi lain, MN KAHMI juga menyoroti rekam jejak Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga perdamaian, termasuk dalam penyelesaian berbagai konflik sosial dan keagamaan di Indonesia.
Atas dasar itu, MN KAHMI menilai tidak tepat jika pernyataan yang berkembang saat ini kemudian membentuk persepsi negatif terhadap figur tersebut.
Menutup pernyataannya, MN KAHMI mengimbau masyarakat, khususnya keluarga besar KAHMI, untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah belah.
Organisasi ini juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama di tengah derasnya arus informasi di ruang digital.
Pernyataan sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral MN KAHMI dalam menjaga persatuan serta memperkuat harmoni antarumat beragama di Indonesia. (*)
