BULUKUMBA – Sebanyak 30 personel Tenaga Pengamanan Hutan (Pamhut) resmi memulai pengabdian mereka di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari, Kabupaten Bulukumba.
Langkah awal pengaktifan kembali peran pengamanan hutan ini ditandai dengan pertemuan koordinatif yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) setempat, Selasa (8/4), di pelataran Masjid Islamic Centre Dato Tiro.
Pertemuan perdana ini menjadi momen pembekalan sekaligus arahan strategis bagi seluruh Pamhut yang baru melalui proses seleksi.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat kehutanan, termasuk Kepala Bidang Kehutanan dan Pelestarian Lingkungan Rahmat Lallo, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Syamsul Anwar Baso dan Fitriana Djafar, serta Polisi Kehutanan Kaharuddin dan Riswandi.
Dalam arahannya, Rahmat Lallo menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan kawasan hutan tidak hanya bergantung pada kehadiran fisik petugas, tetapi juga pada rencana kerja yang sistematis dan terukur.
“Setiap individu maupun regu perlu memiliki rencana kerja yang jelas. Strategi lapangan harus disesuaikan dengan kondisi aktual di Tahura,” tegas Rahmat.
Tahura Bontobahari dan Peran Strategis Pamhut
Tahura Bontobahari yang memiliki luas 3.475 hektare merupakan kawasan konservasi penting di Bulukumba.
Sejak 2017, di wilayah ini telah terbentuk tiga Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni KTH Tonyampa, KTH Kadieng, dan KTH Boronglohea. Kolaborasi antara Pamhut dan KTH diharapkan menjadi pilar utama dalam menjaga kelestarian hutan.
Kaharuddin, mewakili unsur Polisi Kehutanan, turut mengingatkan pentingnya struktur kerja yang disiplin serta sikap profesional dalam menjalankan tugas.
“Rencana kerja mingguan, bulanan hingga tahunan harus menjadi pedoman. Dan yang tak kalah penting, semangat kebersamaan atau jiwa korsa harus selalu dijaga,” ujar Kaharuddin.
Berbagi pengalaman dari pengabdian sebelumnya dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Syamsul Anwar Baso menekankan pendekatan sosial sebagai fondasi hubungan antara petugas hutan dan masyarakat.
“Kita harus membaur, tidak menciptakan jarak dengan warga. Bila masyarakat merasa dihargai, mereka akan menjadi mitra, bukan penghalang,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi terbuka, sejumlah Pamhut menyampaikan aspirasi, termasuk perlunya pembangunan basecamp di dalam kawasan Tahura sebagai titik istirahat dan koordinasi. Selain itu, mereka mempertanyakan pola rotasi dalam jadwal pengamanan.
Menanggapi hal itu, pihak DLHK menyatakan bahwa ke depan akan dibentuk sistem patroli bergiliran maupun serentak, disesuaikan dengan dinamika di lapangan dan kebutuhan konservasi.
“Kami ingin sistem kerja yang tidak hanya efisien, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petugas,” tambah Rahmat.
Kegiatan diakhiri dengan sesi salaman dan doa bersama, sebagai simbol penguatan komitmen antara para Pamhut dan jajaran DLHK.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal penguatan pengamanan kawasan konservasi, yang kini tak hanya mengandalkan tenaga di lapangan, tetapi juga nilai-nilai kolaborasi dan pendekatan humanis. (*)
