MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menerima kunjungan resmi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel yang baru, Rasona, di ruang kerjanya, Rabu, 25 Juni 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda silaturahmi dan koordinasi awal menjelang rencana pengukuhan resmi Kepala BPKP Sulsel oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni mendatang.
Rasona hadir didampingi jajaran pejabat BPKP, di antaranya Koordinator Pengawasan APD 1 Harri Mustari, Koordinator APD 2 Muh. As’af, serta Kepala Bagian Umum Susan Prasetya.
Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemprov Sulsel, yakni Plt Kepala BKAD Sulsel Reza Faisal Saleh, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Astina Abbas, serta perwakilan dari Inspektorat Provinsi Sulsel.
Dalam pertemuan itu, Rasona menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melaporkan rencana pengukuhannya sebagai Kepala BPKP Sulsel yang baru, sekaligus mempererat hubungan koordinatif antara BPKP dan Pemprov Sulsel.
“Kami hari ini datang menyampaikan rencana pengukuhan Kepala BPKP Sulsel yang dijadwalkan tanggal 30 nanti oleh Pak Gubernur. Jadi kami mohon dukungan dari Pak Sekda untuk kegiatan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen BPKP dalam mendampingi Pemprov Sulsel, terutama dalam aspek pengawasan keuangan dan pembangunan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
“BPKP selalu siap untuk membantu Pemerintah Provinsi Sulsel dalam melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan agar akuntabel dan berjalan dengan baik,” tandas Rasona.
Menyambut hal itu, Sekda Sulsel Jufri Rahman menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi dan menyambut baik kepemimpinan baru di tubuh BPKP Sulsel. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Pemprov dan BPKP selama ini berjalan dengan sangat baik dan produktif.
“Selama ini hubungan Pemprov Sulsel dengan BPKP sudah sangat akrab dan harmonis. Bahkan beberapa kali kami secara langsung meminta pendampingan kepada BPKP untuk sejumlah hal terkait pengawasan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran strategis BPKP dalam membantu pemerintah daerah melakukan asistensi terhadap pengelolaan dan penertiban aset milik pemerintah daerah.
“Termasuk dalam pencermatan terhadap pengawasan aset-aset milik Pemerintah Provinsi. Kami juga minta bantuan BPKP untuk memperjelas status aset agar bisa dimanfaatkan secara optimal,” tambah Jufri.
Pertemuan ini menandai langkah awal sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP di bawah kepemimpinan baru, dengan harapan menciptakan tata kelola keuangan dan pembangunan yang semakin baik dan profesional ke depannya. (*)
