Oleh: Hadi Daeng Mapuna
(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)
MESKIPUN terlambat hadir, saya tetap berharap refleksi keprihatinan terhadap dunia pendidikan ini tetap menjadi perhatian kita. Apalagi saat ini kita masih dalam suasana memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Salah satu aktivitas yang sering kita lakukan setiap tanggal 2 Mei, selain upacara bendera, adalah memajang foto Ki Hadjar Dewantara seraya mengutip semboyan Ing Ngarsa Sung Tuladha dalam status atau gambar twibbon.
Sering pula sekolah-sekolah mengadakan kegiatan perlombaan-perlombaan antar siswa. Ini semua dilakukan untuk mengenang dan menyemarakkan Hardiknas.
Namun, di balik riuhnya seremoni dan perlombaan-perlombaan itu, sebuah pertanyaan besar yang menggelayut dalam sanubari kita, masihkah kita bisa menaruh harap pada dunia pendidikan kita, di tengah karut-marut moral dan pengabaian sistemik dunia pendidikan saat ini?
Pertanyaan ini bukanlah bentuk pesimisme buta, melainkan sebuah refleksi atas realitas yang kian menjauh dari cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi pembentukan karakter, kini tampak gagap menghadapi hantaman pragmatisme dan dekadensi moral.
Kesejahteraan dan Kriminalisasi Guru
Potret buram pertama bermula dari garda terdepan kita, para guru. Bagaimana kita bisa berharap pada kualitas pendidikan jika kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer, masih jauh dari kata layak?
Bagaimana mereka dapat mendidik anak-anak didik secara maksimal sementara upah mereka tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sebulan?
Bagaimana kita bisa menuntut mereka membentuk karakter bangsa, namun kita membiarkan mereka berjuang sendirian melawan kemiskinan? Ini sungguh sebuah ironi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat.
Lebih miris lagi, wibawa guru kini berada di titik nadir. Fenomena guru yang dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid, hanya karena tindakan disipliner ringan, adalah luka bagi dunia pendidikan. Standar etika bergeser.
Ketegasan guru disalahartikan sebagai kekerasan, sementara orang tua seolah kehilangan kepercayaan pada proses pembinaan di sekolah. Jika tangan guru terbelenggu oleh ketakutan akan jeratan hukum, lantas siapa lagi yang berani meluruskan akhlak generasi kita.
Kepiluan Sang Pendidik yang bernama Guru Honorer itu, semakin menjadi-jadi. kini dipertontonkan secara fulgar sebuah tontonan yang semakin melukai hati. Pencuci Piring (Omprengan) MBG (Makan bergizi Gratis) yang baru bekerja beberapa bulan diberi upah jauh lebih tinggi dari para guru honorer.
Pencuci piring MBG diupah 1.5 juta hingga 3 juta rupiah per bulan, sementara guru honorer, yang sudah mengabdi berpuluh tahun, diupah 300 ribu hingga 600 ribu rupiah sebulan. Akal manusia macam apa yang bisa menerima ini sebagai sesuatu yang normal?
Devaluasi Gelar dan Syahwat Kekuasaan
Penyakit sistemik lainnya adalah devaluasi nilai pendidikan itu sendiri. Kasus ijazah palsu yang terus berulang menunjukkan bahwa gelar akademis tak lagi dipandang sebagai bukti kompetensi dan integritas, melainkan sekadar komoditas yang bisa dibeli.
Kondisi ini diperparah dengan pengabaian kualifikasi pendidikan dalam kancah kepemimpinan publik. Kita menyaksikan betapa mudahnya jabatan strategis diisi tanpa memandang kualitas intelektual dan latar belakang pendidikan.
Bahkan, kursi parlemen (DPR/DPRD) kini seolah menjadi ruang terbuka bagi siapa pun —termasuk yang hanya berijazah SMA— asalkan memiliki kekuatan logistik (uang) dan kendaraan politik yang mumpuni.
Situasi ini menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Pendidikan formal dan keahlian dianggap sekadar “aksesori” semata yang kalah telak oleh kekuatan modal.
Maka, boleh jadi sebagian masyarakat kita sudah memegang prinsip, buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh gelar dan keahlian yang dimiliki tidak lagi penting.
Runtuhnya Akhlak dan Krisis Harapan
Dampak dari semua fenomena di atas bermuara pada satu titik paling krusial, rusaknya akhlak dan moral peserta didik. Pendidikan yang kehilangan ruh keteladanan hanya akan melahirkan robot cerdas tanpa nurani. Tawuran, perundungan (bullying), hingga hilangnya rasa hormat kepada yang lebih tua menjadi pemandangan harian.
Saat integritas bisa dibeli dan kekuasaan bisa diraih tanpa jalur pendidikan yang kualifaid, siswa kehilangan kompas moral. Mereka belajar dari realitas sosial bahwa “hasil” lebih penting daripada “proses”, dan “koneksi” lebih berharga daripada “prestasi”.
Jadi, masihkah ada harapan? Sejatinya, harapan itu selalu ada. Namun dibutuhkan keberanian untuk melakukan koreksi total. Pendidikan tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan teknis-birokratis atau sekadar mengejar angka partisipasi kasar. Pendidikan adalah urusan memanusiakan manusia.
Kita harus mengembalikan martabat guru, menjamin kesejahteraan mereka, dan memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan fungsi mendidik.
Kita juga harus mendudukkan kembali kualifikasi pendidikan pada tempat yang terhormat dalam tatanan publik agar ilmu pengetahuan tetap menjadi mercusuar bagi kemajuan bangsa.
Hari Pendidikan Nasional tidak boleh berhenti pada seremonial belaka. Ia harus menjadi momen “taubat nasional” bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Tanpa perbaikan mendasar pada etika, kesejahteraan, dan integritas sistem, kita hanya sedang menunggu waktu sampai menara pendidikan kita runtuh oleh beban kepalsuan yang kita ciptakan sendiri. Wallahu a’lam.[*].
