MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menekankan bahwa percepatan penurunan angka stunting di Sulsel bukan hanya tugas sektor kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Novotel Makassar, Sabtu (26/7/2025).
“Penanganan stunting bukan sekadar soal teknis kesehatan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas. Kita harus satu visi, satu frekuensi, dan tidak boleh dikotori oleh ego sektoral maupun ego elektoral,” tegas Fatmawati di hadapan para peserta yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se-Sulsel.
Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulsel Tahun 2025. Dalam sesi diskusi dan evaluasi, Fatmawati memantau langsung laporan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai daerah, seraya menyoroti pentingnya data yang valid dan intervensi yang tepat sasaran.
“Keberhasilan kita harus ditopang dengan data yang benar. Jangan sampai kita bekerja keras tetapi salah sasaran. Posyandu sebagai garda terdepan harus kita kuatkan bersama,” ujarnya.
Fatmawati juga memberikan apresiasi atas capaian Provinsi Sulsel yang kini berada di posisi ketiga nasional dalam penurunan angka stunting.
Berdasarkan data terbaru, Sulsel mencatat penurunan lebih dari 4 persen, bersanding dengan Sumatera Selatan. Di atasnya ada Papua Tengah dengan penurunan lebih dari 6 persen dan Jawa Barat lebih dari 5 persen.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), sebuah program inovatif yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai orang tua asuh bagi anak-anak berisiko stunting.
“Ini adalah wujud komitmen moral dan sosial kita sebagai aparatur negara. Tidak cukup dengan regulasi dan program, kita harus turun tangan langsung,” tandas Fatmawati.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muhammad Saleh, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa Rakerda 2025 menjadi momentum strategis menyinergikan kebijakan pusat dan daerah.
Ia menekankan perlunya optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan data dalam mendukung lima program Quick Win BKKBN, termasuk GENTING, TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), AKAL IMITASI (Aplikasi Konsultasi Keluarga Berbasis AI), dan SIDAYA (Lansia Berdaya).
“Tahun 2025 adalah awal dari RPJPN. Kita tidak boleh menyia-nyiakan momentum ini,” kata Saleh.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menyatakan dukungannya terhadap arah pembangunan Sulsel yang dinilai selaras dengan kebijakan nasional.
“Visi dan arah RPJMD Sulsel sudah linear dengan Asta Cita Pemerintah Pusat. Ini menjadi modal besar dalam mempercepat penurunan stunting yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bonivasius juga mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak bisa dicapai oleh satu sektor saja. “Penanganan stunting adalah kerja semua pihak. Tidak ada satu sektor pun yang bisa bekerja sendiri. Itulah kenapa Posyandu harus kita jadikan milik bersama,” tegasnya.
Rakerda ini diikuti 176 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Sulsel, terdiri dari kepala Bappeda, OPD KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
Mereka merumuskan rencana aksi 2025 berbasis evaluasi tahun sebelumnya, dengan target menurunkan prevalensi stunting di bawah 20 persen serta memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (*)
