DELAPAN dekade telah berlalu sejak Indonesia merdeka. Sepanjang perjalanan itu, bangsa ini tak henti dihadapkan pada berbagai ujian, mulai dari ancaman kembalinya kekuatan asing, pemberontakan daerah, tragedi Gerakan 30 September 1965, hingga lepasnya Timor Leste dari pangkuan Ibu Pertiwi.
Dalam pusaran sejarah yang penuh gejolak itu, mahasiswa selalu tampil sebagai garda terdepan. Sebagai kaum intelektual muda, mereka hadir menyuarakan nurani rakyat dan mengingatkan negara ketika menyimpang dari cita-cita luhurnya.
Jejak Panjang Gerakan Mahasiswa
Peran historis mahasiswa dapat ditelusuri sejak Gerakan Angkatan 66. Dengan mengusung Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)—pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga—mereka merespons krisis politik dan ekonomi pasca-G30S. Gelombang aksi itu akhirnya membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru, rezim yang bertahan lebih dari tiga dekade.
Tak berhenti di sana, delapan tahun kemudian, tepatnya 1974, mahasiswa kembali mengguncang Jakarta. Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, dimanfaatkan untuk melancarkan protes besar terhadap dominasi modal asing dan praktik KKN. Peristiwa ini dikenang sebagai MALARI (Malapetaka 15 Januari).
Pada 1978, suara mahasiswa kembali menggelegar, kali ini menentang otoritarianisme Orde Baru. Namun, aksi itu dibalas dengan represi: aktivis ditangkap, kampus diduduki militer, Dewan Mahasiswa dibubarkan, dan lahirlah kebijakan NKK/BKK yang mengebiri politik kampus.
Puncaknya terjadi pada 1998. Mahasiswa dari berbagai daerah berbondong-bondong ke Jakarta, menduduki Gedung DPR/MPR. Tekanan moral itu memaksa Presiden Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa. Era Reformasi pun dimulai. Ironisnya, tidak sedikit tokoh gerakan mahasiswa—baik Angkatan 66 maupun 98—kemudian justru bertransformasi menjadi bagian dari kekuasaan yang dulu mereka lawan.
Reformasi yang Tertatih
Dua puluh tujuh tahun Reformasi berjalan, cita-cita kesejahteraan dan keadilan masih jauh dari harapan.
Korupsi terus menggerogoti sendi-sendi negara, ketimpangan sosial semakin nyata, hukum kerap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, lapangan kerja sulit didapat, dan pilkada langsung sering kali melahirkan “raja-raja kecil” dengan praktik nepotisme yang mengakar.
Melihat kondisi ini, mahasiswa kembali turun ke jalan. Gelombang demonstrasi muncul untuk mengirim pesan tegas bahwa pemerintah harus berbenah, menegakkan hukum yang adil, dan membersihkan kabinet dari pejabat yang korup maupun inkompeten.
Kehadiran mahasiswa menjadi pengingat agar negara tidak melupakan amanat UUD 1945 dan cita-cita luhur pendirian Republik.
Antara Idealitas dan Penumpang Gelap
Namun, belakangan gerakan mahasiswa menghadapi tantangan baru. Aksi yang sejatinya lahir dari idealisme moral justru sering dimanfaatkan kelompok berkepentingan.
Demonstrasi yang digerakkan dengan semangat murni mahasiswa kadang disusupi “penumpang gelap” yang mengail di air keruh.
Dampaknya, terjadi perusakan fasilitas publik, penyerangan kantor kepolisian dan DPRD, hingga penjarahan rumah pribadi pejabat negara.
Fenomena ini menodai citra mahasiswa sebagai penjaga moral bangsa. Tantangan ke depan adalah bagaimana mahasiswa tetap menjaga idealismenya, tidak tergoda pada politik praktis yang sempit, serta terus konsisten menjadi suara nurani rakyat—sebagaimana peran historis yang telah mereka torehkan sejak awal republik berdiri.
Oleh: Husba Phada (aktivis mahasiswa Unhas era 90-an)
