SUBANG — Sidak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) ke pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua di Kabupaten Subang, belum lama ini, memunculkan temuan mengejutkan.
Orang nomor satu di Jabar itu menemukan adanya aliran dana rutin dari Aqua kepada dua badan usaha milik daerah (BUMD) — yakni PDAM dan Perum Jasa Tirta (PJT) II — yang dinilai tidak memiliki dasar hukum jelas.
Temuan tersebut terungkap saat Dedi berdialog langsung dengan salah satu karyawan pabrik di sela kunjungan kerjanya.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi (KDM), sang karyawan menjelaskan bahwa air limbah olahan yang dibuang ke sungai masih dikenai biaya tambahan bila dimanfaatkan pihak lain, termasuk pembayaran ke PDAM.
“Air yang dibuang kalau misal digunakan ada meternya, tetap bayar lagi ke PDAM,” kata karyawan itu dalam rekaman video.
Pernyataan itu langsung membuat Dedi terkejut. Ia mempertanyakan alasan pembayaran tersebut, mengingat Aqua tidak mengelola air dari PDAM.
“Ini kan bukan air PDAM, kenapa bayarnya harus ke PDAM?” tanya Dedi dengan nada heran.
Bayar ke Tiga Instansi Sekaligus
Penjelasan karyawan itu justru membuka fakta lain. Menurutnya, Aqua selama ini melakukan pembayaran ke tiga entitas berbeda, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), PDAM, dan Perum Jasa Tirta II (PJT II).
“Aqua bayarnya ke tiga tempat. Kalau detailnya kurang tahu, tapi sekarang bayar ke Bapenda, PDAM, dan PJT,” ujarnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar bagi Dedi. Ia mempertanyakan dasar pungutan ganda terhadap perusahaan, khususnya kepada PJT II yang lazimnya hanya menarik iuran dari perusahaan yang memanfaatkan air permukaan atau sungai.
“Kalau bayar ke PJT, berarti airnya diambil dari permukaan. Tapi ini kan air tanah, bukan air sungai,” kata Dedi dengan nada curiga.
Indikasi Salah Kelola dan Tumpang Tindih Regulasi
Dari penjelasan lapangan, Aqua disebut memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) — izin resmi untuk pemanfaatan sumber air bawah tanah.
Artinya, secara administratif, perusahaan seharusnya hanya membayar pajak air bawah tanah kepada pemerintah daerah, bukan ke PDAM maupun PJT II.
“PDAM tidak boleh memungut dari sini. Tugas PDAM itu menjual air, bukan memungut dari pengguna air tanah,” tegas Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa pembayaran pajak dan retribusi seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah daerah, bukan ke rekening BUMD secara langsung.
“Bayarnya cukup satu, pajak air bawah tanah atau pajak mata air. Tidak boleh dobel,” ujarnya.
Potensi Ketidakteraturan dan Kurangnya Transparansi
Temuan Dedi Mulyadi membuka kembali isu lama terkait transparansi pengelolaan sumber daya air di sektor industri.
Selama ini, hubungan keuangan antara perusahaan pengelola air minum dan BUMD kerap berada di wilayah abu-abu — di mana mekanisme pembayaran, jenis pungutan, dan dasar hukumnya tidak selalu jelas bagi publik.
Bila benar terjadi pungutan di luar ketentuan peraturan, praktik ini dapat menimbulkan kerugian bagi daerah maupun masyarakat sekitar.
Terlebih, sejumlah warga di kawasan sekitar pabrik Aqua Subang sebelumnya mengeluh sumur mereka mengering, sementara perusahaan terus mengekstraksi air tanah dalam jumlah besar.
Situasi ini mendorong Dedi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pengelolaan air tanah dan permukaan di Jawa Barat, termasuk mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta.
“Nanti kita evaluasi. Pajak air harus jelas sumber dan penerimanya. Tidak boleh ada pungutan ganda,” tegasnya.
Menanti Langkah Konkret Pemerintah Daerah
Meski belum ada pernyataan resmi dari PDAM maupun PJT II, publik kini menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi menegaskan akan menginstruksikan audit administratif untuk memastikan apakah aliran dana dari Aqua ke BUMD tersebut sesuai prosedur atau justru melanggar aturan yang berlaku.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi tata kelola air, khususnya di tengah meningkatnya ketergantungan industri terhadap sumber daya air bawah tanah.
Bagi Dedi, langkah kecil di pabrik Aqua Subang bisa menjadi pintu masuk untuk pembenahan sistemik dalam pengelolaan air di seluruh Jawa Barat. (*)














