BANDUNG — Upaya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menertibkan aksi premanisme mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Ketua Komisi III DPR, Habiburrokhman, menegaskan bahwa langkah Dedi merupakan bagian dari pelaksanaan amanah rakyat sekaligus menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan yang disampaikan lewat video resmi pada Kamis (24/4/2025), Habiburrokhman menyebut bahwa kebijakan antipremanisme yang diterapkan di Jabar harus terus dijalankan, tanpa gentar.
“Kang Dedi harus terus maju. Ini adalah bagian dari misi untuk memajukan Jawa Barat dan menyejahterakan rakyat. Apa yang dilakukannya sangat tepat dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Habiburrokhman secara khusus mengapresiasi pembentukan Satgas Anti Premanisme yang digagas Pemprov Jabar. Menurutnya, kehadiran satuan tugas ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di wilayah strategis seperti Jawa Barat.
“Kami di Komisi III melihat langkah ini sebagai bentuk respons nyata atas keresahan masyarakat dan investor terkait aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum, termasuk yang mengatasnamakan ormas,” jelasnya.
Ia juga menyerukan kepada seluruh kader Partai Gerindra dan simpatisan Prabowo di Jabar untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Dedi.
Langkah antipremanisme ini diawali dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan aparat penegak hukum (APH). Kesepakatan tersebut diteken dalam acara Paripurna Pidato Gubernur di Gedung DPRD Jabar pada 21 Februari 2025 lalu.
Komitmen itu melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari Ketua DPRD Jabar, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kapolda Metro Jaya, hingga Kejati Jabar.
Dalam naskah komitmen yang dibacakan oleh Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar, Faiz Rahman, ditegaskan bahwa seluruh pihak berkomitmen memberantas aksi premanisme baik yang terorganisasi maupun tidak, demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
Sejak menjabat, Gubernur Dedi Mulyadi telah menyatakan bahwa pemberantasan premanisme adalah prioritas pemerintahannya.
Pembentukan Satgas Anti Premanisme menjadi salah satu langkah konkret, sebagai respon terhadap banyaknya laporan masyarakat dan pelaku usaha terkait praktik intimidasi dan pemalakan.
Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Jabar tidak akan mentolerir aksi-aksi kekerasan dan pungutan liar yang kerap menghambat roda ekonomi serta mengganggu ketertiban umum.
Dengan dukungan lintas sektor, termasuk legislatif, pemerintah pusat, serta masyarakat sipil, Dedi Mulyadi kini melangkah pasti dalam misi menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang aman, ramah investasi, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. (*)
