SAYA menulis ini dengan rasa kecewa yang sangat dalam. Dua guru di Sulawesi Selatan dihukum PTDH, bukan karena korupsi, bukan karena menyelewengkan dana, tetapi karena mereka peduli.
Mereka hanya mengusulkan sumbangan sukarela dalam rapat resmi yang disetujui seluruh wali murid, bahkan para wali murid menawarkan untuk dinaikkan menjadi Rp.20.000 untuk membantu guru honorer yang sudah lama mengajar tanpa kepastian penghasilan.
Apa salahnya peduli? Sejak kapan solidaritas dianggap pelanggaran? Mengapa guru yang membantu temannya justru diseret dan dihukum seolah-olah mereka melakukan kejahatan?
Ironisnya, laporan dari oknum yang bisa dikatakan “LSM Gabut” langsung dipercaya.
Tanpa klarifikasi, tanpa melihat niat baik di balik tindakan itu, dua guru ini dijatuhi hukuman paling berat. Bagi saya, ini bukan hanya keliru, ini melukai nurani.
Kasus ini kemudian menggema ke seluruh Indonesia. Gelombang dukungan rakyat membuktikan bahwa hati nurani masyarakat masih hidup. Dan pada akhirnya, suara itu sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
Saya memberi hormat setinggi-tingginya kepada Presiden karena beliau turun tangan langsung. Melalui keputusan rehabilitasi, Presiden memulihkan martabat dua guru itu—martabat yang sempat diinjak oleh keputusan tergesa-gesa di daerah.
Keputusan ini menunjukkan satu hal, bahwa kebaikan tidak boleh dihukum!
Fakta bahwa dua guru ini harus dihukum karena menutupi kekosongan fungsi negara, sungguh menyedihkan. Mereka melakukan apa yang semestinya dilakukan sistem yang tidak jalan.
Saya ingin mengatakan dengan tegas:
Tidak boleh ada lagi guru yang dihukum karena peduli.
Tidak boleh ada lagi guru honorer yang bekerja tanpa kepastian.
Tidak boleh lagi laporan sepihak mengalahkan akal sehat.
Muda Bergerak Sulsel siap berdiri bersama guru-guru tersebut, dan bersama semua pendidik yang selama ini mengabdi dengan hati, bukan mencari untung.
Kita boleh berbeda pendapat dalam banyak hal tetapi soal keadilan, kita harus satu suara. (*)
