MAKASSAR — Dorongan untuk memperkuat pola komunikasi pemerintah di ranah digital kembali mendapat perhatian serius.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar melalui Bidang Humas dan IKP menggelar pelatihan kehumasan pemerintahan di era media sosial, Selasa (25/11/2025), di Hotel Novotel Makassar.
Pelatihan ini menghadirkan Wicaksono—lebih dikenal publik sebagai Ndoro Kakung—penulis sekaligus praktisi media sosial asal Yogyakarta yang aktif mengadvokasi transparansi dan komunikasi publik berbasis interaksi.
Dalam pemaparannya, Ndoro Kakung menegaskan bahwa humas pemerintah tidak lagi cukup hanya menyebarkan informasi bersifat seremonial. Menurutnya, masyarakat kini menuntut komunikasi dua arah yang cepat, terbuka, dan responsif.
“Publik di era digital tidak lagi menunggu seremoni. Mereka ingin direspons, didengar, dan ditindaki keluhannya,” ujarnya.
Ia menilai bahwa humas pemerintah harus menempatkan media sosial sebagai ruang dialog, bukan hanya etalase kegiatan pimpinan. Karena itu, kemampuan mengolah konten yang mudah dipahami, ringkas, dan menarik menjadi keharusan.
“Humas harus belajar menyajikan konten yang enak dibaca dan dipahami. Infografis itu penting. Tanpa itu, publik hanya menerima narasi, bukan akses ke informasi,” imbuhnya.
Sorotan Terhadap Pola Lama
Ndoro Kakung juga menyoroti kecenderungan sejumlah instansi pemerintah yang menjadikan akun resmi media sosial sekadar arsip kegiatan pimpinan.
Pola seperti ini, menurutnya, menyebabkan stagnasi interaksi dan minimnya pertumbuhan audiens.
“Kesalahan umum humas adalah menganggap medsos sebagai album dokumentasi pimpinan. Caption seperti rilis berita, tidak ada ajakan ke publik, dan komentar dibiarkan begitu saja,” jelasnya.
Selain perubahan pendekatan, ia mengingatkan pentingnya pemahaman algoritma media sosial, terutama bagi admin akun resmi pemerintah.
Strategi konten yang tepat, katanya, akan mempengaruhi efektivitas penyebaran pesan dan membangun citra positif.
Wicaksono menekankan bahwa humas pemerintah idealnya menjadi jembatan antara keluhan masyarakat dan pengambil kebijakan.
Ia mencontohkan bahwa konten yang dibagikan ke publik seharusnya menonjolkan hasil dan manfaat sebuah kegiatan, bukan sekadar kehadiran pejabat.
“Yang dibagikan seharusnya dampak dari rapat itu bagi masyarakat, bukan hanya foto pimpinan hadir,” tegasnya.
Penyelenggara berharap pelatihan ini mampu memperkuat kemampuan humas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola informasi dan membangun komunikasi publik yang lebih relevan, interaktif, dan berdampak. (*)
