MAKASSAR — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Forum Koordinasi Evaluasi Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025, Selasa (24/12/2025).
Forum ini menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencermati capaian pembangunan daerah secara makro pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029, sekaligus memastikan arah kebijakan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, S.E., didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Ukrima Rijal, S.T., M.M.
Dalam sambutannya, Iqbal Nadjamuddin menegaskan bahwa indikator makro pembangunan memiliki peran fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, tetapi juga menjadi basis utama dalam perumusan kebijakan, penyusunan program, serta evaluasi efektivitas pembangunan.
“Indikator makro harus disusun dan dimanfaatkan secara akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan agar mampu menggambarkan kondisi riil serta arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan secara objektif,” ujar Iqbal.
Forum ini menghadirkan Ekonom Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah (KEKDA) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Fadhil Muhammad Musyavi, serta Plt. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Khaerul Agus, sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Dalam paparannya, BPS menegaskan perannya sebagai penyedia data statistik resmi yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Sementara itu, Bank Indonesia memaparkan dinamika ekonomi regional, perkembangan stabilitas harga, serta potensi tantangan dan risiko perekonomian Sulawesi Selatan ke depan.
Plt. Kepala Bappelitbangda menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan sinergi antarpemangku kepentingan agar hasil evaluasi indikator makro tidak berhenti pada capaian angka semata, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang konkret dan berdampak.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, BPS, dan Bank Indonesia dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data dan bukti (evidence-based policy).
Hasil pembahasan forum ini akan menjadi bahan strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan di berbagai level, khususnya sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027.
Forum Evaluasi Indikator Makro Pembangunan Daerah ini turut dihadiri oleh perangkat daerah terkait, jajaran Bappelitbangda Sulsel, tim perencana, serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya. (*)
