MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa percepatan penurunan angka stunting tidak cukup hanya mengandalkan edukasi dan sosialisasi, tetapi harus dibarengi intervensi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan keluarga berisiko stunting.
Penegasan tersebut disampaikan Fatmawati saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng., di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan BKKBN dalam pembangunan keluarga serta percepatan penurunan stunting yang hingga kini masih menjadi tantangan pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Fatmawati Rusdi, stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi faktor sanitasi, kesehatan lingkungan, pola asuh, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara konvergen dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dunia usaha, lembaga sosial, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Kalau tidak ada asupan gizi yang masuk, maka akan sulit mengeluarkan anak dari kondisi stunting. Edukasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar anak juga harus dipenuhi,” tegas Fatmawati.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat melalui pendekatan by name by address agar setiap bantuan dan intervensi benar-benar tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan.
Selain itu, Fatmawati mendorong penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), organisasi sosial, dan komunitas masyarakat.
Menurutnya, pengalaman selama terlibat dalam berbagai program pemerintahan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memperluas jangkauan pendampingan keluarga berisiko stunting dan mempercepat hasil yang ingin dicapai.
“Persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan gotong royong dan kepedulian bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain fokus pada penanganan anak yang telah mengalami stunting, Fatmawati juga menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini melalui edukasi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga muda.
Menurutnya, upaya pencegahan sejak masa remaja hingga sebelum kehamilan menjadi strategi penting untuk memutus rantai stunting antargenerasi.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Sulawesi Selatan berada pada angka 23,3 persen, turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 27,4 persen. Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di level 19,8 persen.
“Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Masih diperlukan langkah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar target penurunan stunting dapat tercapai,” kata Fatmawati.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, Dr. Fatmawati, ST., M.Eng., menjelaskan bahwa sebagian besar program BKKBN saat ini berfokus pada aspek pencegahan melalui Program Bangga Kencana.
Program tersebut mencakup edukasi tentang perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, hingga konsep 4T, yakni tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu dekat jarak kelahiran, dan tidak terlalu banyak melahirkan.
BKKBN juga terus memperkuat edukasi melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Kampung Keluarga Berkualitas, serta pendampingan keluarga berisiko stunting di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran membuat upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan dukungan lebih luas dari berbagai pihak.
Karena itu, audiensi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor agar program-program yang berjalan tidak bergerak sendiri-sendiri, melainkan saling terintegrasi dan saling menguatkan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas penyelarasan program penanganan stunting antara pemerintah pusat dan daerah, pemanfaatan data sasaran yang lebih akurat, penguatan aksi konvergensi, serta peluang pelibatan dunia usaha melalui dukungan CSR untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi keluarga berisiko stunting.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, dan masyarakat, Sulawesi Selatan diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting sekaligus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi menuju generasi unggul di masa depan. (*)
