DI MAKASSAR, kota yang dahulu terkenal karena egalitas warganya—tempat setiap suara bisa menggema dari lorong ke lorong—tiba-tiba kita menyaksikan sesuatu yang terasa janggal.
Pemilihan RT dan RW, yang mestinya menjadi pesta kecil warga, berubah menjadi panggung besar yang penuh intrik. Seolah jabatan yang lahir dari gotong royong itu kini menjadi rebutan para pemain politik yang mengintai hingga ke sudut-sudut kampung.
Di balik kericuhan yang merebak, terselip satu hasrat yang tumbuh diam-diam: keinginan para kanvaser—tim sukses Wali Kota dan Wakil Wali Kota—untuk menguasai seluruh posisi RT/RW di Makassar.
Hasrat yang mungkin dimulai sebagai strategi, namun kini menjelma menjadi gelombang yang menabrak sisi-sisi nalar sehat warga.
Tak semua masyarakat menerimanya dengan lapang. Namun para kanvaser tak berjalan sendirian. Ada perangkat lurah dan camat yang, entah dengan tekanan atau kesetiaan, ikut membuka jalan bagi keinginan yang lebih besar daripada sekadar memilih pejabat lingkungan.
Dan para lurah itu, yang mungkin hanya ingin menjalankan hari-harinya dengan damai, kini memikul perintah tak tertulis yang berat: “menangkan kanvaser atau bersiaplah keluar dari kursi lurah.”
Di Kecamatan Mariso, situasinya sampai mendidih. Warga turun ke kantor camat. Bukan karena mereka haus konflik, tetapi karena merasa ada sesuatu yang dicabut dari kewarasan demokrasi.
Tata tertib dilabrak, aturan disepelekan, kesepakatan diabaikan, bahkan Perwali tentang pemilihan RT/RW tak lagi menjadi pedoman. Semua demi melanggengkan nama-nama yang sudah dipilih bukan oleh rakyat, melainkan oleh syahwat politik.
Di Mannuruki, kisahnya tak jauh berbeda. Dan seperti api yang terkena angin kering, kericuhan itu merambat hampir ke semua kecamatan.
Pelan tapi pasti, warga mulai menyadari: pemilihan RT/RW bukan lagi tentang siapa yang paling dikenal warganya, tetapi siapa yang paling diinginkan oleh sebuah kekuatan yang jauh di atas kepala mereka.
Modus operandinya sederhana namun menyakitkan: pemilih yang berpotensi memilih lawan kanvaser tidak mendapat undangan.
Padahal nama mereka tercatat rapi di DPT KPU—ironis, karena untuk urusan yang lebih besar saja mereka dianggap sah sebagai warga negara, tetapi untuk sekadar memilih RT, haknya bisa disembunyikan begitu saja.
Sebaliknya, orang-orang yang tak dikenal sebagai warga sekitar tiba-tiba muncul, entah dari mana, demi mengisi ruang suara yang dirancang untuk memenangkan kandidat yang sebenarnya tak punya akar di masyarakat. Seperti menanam pohon plastik di tengah kebun hijau, kehadirannya terasa ganjil.
Di tengah semua itu, mencuat satu dugaan yang sayup-sayup berbisik di telinga warga: mungkinkah ini semua restu dari Wali Kota?
Mungkinkah ini upaya memperkuat legitimasi politik, semacam upaya pembuktian bahwa mereka menang “murni” di kontestasi yang lalu?
Karena jika pemerintahan benar-benar memihak rakyat, tentu ia tak akan memaksa mereka memilih dalam bayang-bayang tekanan seperti ini.
Warga Makassar bukan orang yang mudah digiring. Mereka punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk menimbang.
Mungkin justru karena itu, pemerintah hari ini—yang kebijakannya sering terasa jauh dari nadi rakyat—merasa perlu memastikan kendali hingga ke tingkat paling bawah.
Namun begini adanya: jabatannya bisa direbut, suara bisa dimanipulasi, proses bisa diarahkan… tapi kepercayaan, sekali robek, sulit dijahit kembali. RT/RW adalah ujung tombak kehidupan sosial kita. Jika pemimpin mereka datang bukan dari suara warga, melainkan dari intrik politik, maka robekannya bisa menjalar jauh.
Makassar tetaplah kota yang keras tapi jujur. Ia mungkin dipenuhi kericuhan kali ini, tetapi sejarah selalu berpihak pada nurani warga yang berani bersuara.
Demokrasi di tingkat lorong mungkin tampak kecil bagi sebagian orang, tetapi di situlah denyut keadilan bermula—dan di situlah pula harapan masyarakat Makassar kembali dititipkan.
Semoga suatu hari nanti, pemilihan RT/RW kembali menjadi pesta kecil yang riang, bukan babak baru dari drama kekuasaan.
Karena Makassar layak mendapatkan pemimpin lingkungan yang lahir dari pelukan masyarakatnya sendiri, bukan dari kepentingan yang bersembunyi di balik kekuasaan. (*)
