JAKARTA – Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki fase yang dinilai semakin strategis.
Setelah menerima audiensi Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya, Kantor Staf Presiden (KSP) kini menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal proses pembentukan daerah otonom baru tersebut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Komitmen itu disampaikan KSP melalui unggahan resmi di akun Instagram lembaga tersebut usai menerima rombongan BPP DOB Provinsi Luwu Raya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, delegasi BPP DOB memaparkan kesiapan pembentukan Provinsi Luwu Raya, mulai dari kelengkapan administrasi, dukungan pemerintah daerah, hingga aspirasi masyarakat di kawasan Tana Luwu.
Usulan pembentukan provinsi baru itu juga diproyeksikan sebagai langkah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan.
KSP Dorong Langkah Konkret
Berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang lebih bersifat menerima aspirasi, KSP kali ini menyatakan akan mengambil langkah lanjutan dalam mengawal proses pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Dalam keterangannya, KSP menyebut akan mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), yang menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan penataan wilayah di Indonesia.
Selain itu, KSP juga menyatakan akan mengoordinasikan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait agar proses pembentukan Provinsi Luwu Raya dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut dipandang sebagai sinyal adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat setelah menerima paparan mengenai kesiapan daerah dan urgensi pembentukan provinsi baru di kawasan Tana Luwu.
Diusulkan sebagai Kepentingan Strategis Nasional
Dalam audiensi tersebut, BPP DOB Provinsi Luwu Raya turut mempresentasikan kajian bertajuk “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional”, yang disusun bersama tim akademik Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.
Melalui kajian itu, pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak lagi ditempatkan semata sebagai agenda pemekaran wilayah, melainkan sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat pembangunan kawasan timur Indonesia.
Tim pemrakarsa menjelaskan bahwa kehadiran provinsi baru diyakini dapat mempercepat hilirisasi industri, memperkuat ketahanan pangan nasional, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa wilayah calon Provinsi Luwu Raya, yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, telah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan maupun kapasitas daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menguatkan Dukungan Sebelumnya
Sikap resmi KSP sekaligus memperkuat hasil audiensi yang sebelumnya dilakukan BPP DOB Provinsi Luwu Raya dengan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Darwis Ismail, sebelumnya mengungkapkan bahwa Dudung memberikan respons positif terhadap paparan yang disampaikan serta menyatakan dukungannya terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Kini, dukungan tersebut diperkuat melalui pernyataan resmi Kantor Staf Presiden yang tidak hanya mencatat aspirasi masyarakat Tana Luwu, tetapi juga menyatakan kesiapan untuk mengoordinasikan pembahasan lintas kementerian dan lembaga serta mengawal proses pembentukannya sesuai koridor hukum.
Sebagai delivery unit Presiden, KSP menegaskan akan terus memastikan berbagai kebijakan strategis nasional berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi para pejuang Provinsi Luwu Raya, komitmen tersebut menjadi momentum baru yang membuka ruang lebih besar bagi percepatan realisasi daerah otonom baru yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. (*)
