GOWA – Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan “Poros Pemuda Berlawan” menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Gowa, Selasa (21/4/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kontroversial.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan Husniah Talenrang, terutama terkait dugaan maladministrasi hingga tuntutan transparansi dalam pengambilan kebijakan.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah pencabutan beasiswa program doktoral (S3) di Universitas Hasanuddin atas nama Risqila Amran. Massa menilai keputusan tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak disertai dasar hukum yang jelas.
Koordinator aksi dalam orasinya menyebut, pencabutan beasiswa tersebut diduga tidak melalui prosedur yang semestinya, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan administrasi.
“Keputusan ini terkesan subjektif. Tiga penerima lainnya tetap berjalan, sementara satu orang dihentikan tanpa penjelasan yang transparan,” ujarnya.
Selain itu, massa juga menyinggung isu integritas pejabat publik yang dinilai turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Mereka menilai, seorang kepala daerah dituntut menjaga etika dan kredibilitas dalam menjalankan pemerintahan.
Namun demikian, isu yang beredar di ruang publik tersebut belum memiliki konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Tak hanya itu, aksi juga diwarnai desakan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Gowa.
Massa menduga terdapat indikasi praktik korupsi dalam proyek tersebut dan meminta dilakukan penyelidikan secara transparan dan menyeluruh.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Gowa terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan massa.
Unjuk rasa ini menambah daftar dinamika politik dan pemerintahan di daerah, sekaligus mencerminkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. (*)
