JAKARTA – Wacana pemanfaatan posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan global, khususnya terkait Selat Malaka, menuai sorotan dari kalangan ekonom.
Pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan agar pejabat negara, khususnya Menteri Keuangan, lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik.
Menurutnya, setiap pernyataan pejabat tinggi memiliki implikasi luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam konteks hubungan internasional.
“Apa yang disampaikan bisa menjadi perhatian berbagai kalangan global,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Ia menilai wacana pemajakan jalur pelayaran di Selat Malaka berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap Indonesia, bahkan dapat memicu ketegangan diplomatik jika tidak dikomunikasikan secara hati-hati.
Wijayanto menambahkan, pernyataan tersebut juga bisa berdampak pada upaya pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, termasuk agenda yang diusung Prabowo Subianto.
“Jika tidak dikelola dengan baik, pernyataan seperti ini bisa menyeret pada persoalan diplomasi,” katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah segera memberikan klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman di tingkat internasional, sekaligus menjaga konsistensi komunikasi kebijakan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengemukakan gagasan agar Indonesia lebih optimal memanfaatkan posisi geografisnya yang berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia.
Dalam pernyataannya, ia menyoroti bahwa kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka selama ini belum memberikan kontribusi ekonomi langsung bagi Indonesia.
Namun demikian, implementasi wacana tersebut dinilai tidak sederhana. Selain harus mempertimbangkan aturan hukum internasional, kebijakan tersebut juga beririsan dengan kepentingan negara lain di kawasan, seperti Malaysia dan Singapura.
Para pengamat menilai, diperlukan kajian komprehensif serta pendekatan diplomatik yang matang sebelum gagasan tersebut dapat diwujudkan menjadi kebijakan konkret. (*)
