JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM mendorong penguatan peran pendamping usaha dalam mempercepat transformasi koperasi Indonesia menuju sektor riil yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Menteri Koperasi, Ahmad Zabadi, saat menerima jajaran Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) yang dipimpin Bahrul Ulum Ilham di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Dalam pertemuan itu, Zabadi yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat ABDSI menekankan pentingnya kontribusi konkret para konsultan pendamping dalam memperkuat kapasitas koperasi, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat karena tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga mampu memperkuat produksi pangan lokal dan distribusi hasil usaha rakyat.
“Koperasi berperan besar dalam penguatan pasar domestik sekaligus menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Zabadi mengungkapkan, saat ini mayoritas koperasi di Indonesia masih didominasi aktivitas simpan pinjam, dengan porsi mencapai sekitar 60 hingga 70 persen. Sementara koperasi yang bergerak di sektor riil masih berada di bawah 30 persen.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu diubah agar koperasi di Indonesia lebih sejalan dengan tren global yang banyak bertumpu pada aktivitas produktif berbasis sektor riil.
Ia menilai ABDSI memiliki peran strategis dalam mendorong model pendampingan terintegrasi melalui koperasi, termasuk dalam pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pendampingan harus diarahkan untuk memperkuat koperasi sebagai agregator pelaku usaha mikro dan ultra mikro,” jelasnya.
Lebih jauh, Zabadi menegaskan koperasi harus mampu memotong rantai distribusi yang selama ini kerap merugikan petani dan nelayan. Melalui koperasi yang kuat, pelaku usaha di tingkat desa diharapkan dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap pupuk dan BBM bersubsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, koperasi juga didorong menjadi bagian penting dari ekosistem industrialisasi desa melalui pengolahan dan pemasaran produk lokal yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat produksi massal berbasis potensi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Tak hanya itu, koperasi desa juga diproyeksikan mengambil peran dalam mendukung program makan bergizi gratis melalui penyediaan bahan baku lokal yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi dengan ABDSI, pemerintah berharap tercipta sistem pendampingan yang mampu mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, dan pasar secara lebih efektif.
Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan di masa mendatang. (*)
