MAKASSAR — Gagasan menjadikan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional mulai diarahkan pada pembentukan ekosistem sosial yang lebih konkret. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong agar gerakan tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi memiliki kelembagaan hingga tingkat kelurahan.
Dorongan itu disampaikan pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).
Saidah mengatakan, Makassar memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai prototipe gerakan filantropi perkotaan. Namun, konsep tersebut harus diterjemahkan dalam program yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kami sambut baik gagasan ini. Wali Kota Pak Munafri yang menggagas Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional,” ujar Saidah.
Menurut dia, tahap berikutnya bukan lagi sekadar membicarakan gagasan, melainkan mempercepat persiapan program. BAZNAS RI bersama BAZNAS Kota Makassar telah melakukan pembahasan awal dan akan mengarah pada rangkaian kegiatan menuju peluncuran gerakan tersebut.
“Kita saling mendukung gagasan, segera dieksekusi saja. Kita bikin Road to Philanthropy City. Rencananya akan di-launching November,” katanya.
UPZ hingga tingkat kelurahan
Salah satu agenda yang dinilai penting adalah memperkuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
BAZNAS mendorong agar UPZ tidak hanya berada pada struktur yang sudah berjalan, tetapi diperluas hingga kecamatan dan kelurahan. Lembaga tersebut nantinya menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan program filantropi di tengah masyarakat.
“Kita dorong BAZNAS Makassar untuk membuat institusi di tingkat kota, sampai tingkat kelurahan, yaitu UPZ. Di Kecamatan dan Kelurahan itu harus ada UPZ,” ujar Saidah.
Dengan model tersebut, program filantropi tidak berhenti pada level kebijakan pemerintah kota. Pengumpulan dan penyaluran dana sosial dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat, dengan kebutuhan warga di masing-masing wilayah menjadi salah satu pertimbangan.
“UPZ inilah yang nanti akan mengeksekusi program-program gerakan Pak Wali yang diluncurkan. Jadi bisa dieksekusi di tingkat paling akar rumput, di tingkat masyarakat,” katanya.
Saidah juga menekankan pentingnya menjadikan filantropi sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurut dia, budaya berbagi tidak semestinya hanya muncul pada momentum tertentu atau ketika pemerintah maupun lembaga sosial menjalankan kampanye.
Karena itu, literasi filantropi dinilai perlu diperkenalkan sejak usia sekolah.
Pelajar, kata Saidah, tidak cukup hanya mendapatkan pengetahuan mengenai zakat dan filantropi secara teoritis. Mereka juga perlu diberi pengalaman untuk memahami bagaimana mekanisme penghimpunan dan penyaluran bantuan, termasuk mengenal kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
“Anak-anak sekolah harus diajarkan untuk mengembangkan filantropi. Mereka kita literasi, kita ajari bagaimana menjadi amil, bagaimana bertemu mustahik. Mereka sendiri yang menyerahkan bantuan kepada mustahik,” tuturnya.
Menurut Saidah, pengalaman tersebut dapat membangun keterlibatan generasi muda dalam gerakan filantropi sejak dini.
Libatkan Perguruan Tinggi
Selain membangun kelembagaan di tingkat masyarakat, BAZNAS juga mengusulkan keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan konsep Kota Filantropi Makassar.
Saidah menilai kampus dapat menjadi ruang untuk memperkaya gagasan sekaligus menguji konsep filantropi perkotaan dari perspektif akademik. Salah satu bentuknya adalah konferensi atau forum intelektual yang mempertemukan pemerintah, BAZNAS, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
“Saya minta bekerja sama dengan kampus untuk me-launching gagasan Pak Wali di tingkat perdebatan para intelektual,” ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan perguruan tinggi penting agar konsep Kota Filantropi tidak hanya dibangun berdasarkan pendekatan programatik, tetapi juga memiliki landasan pemikiran dan model yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
BAZNAS RI kemudian mendorong Makassar menjadi prototipe gerakan filantropi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan.
“Saya bilang sama Pak Ketua BAZNAS Makassar, yuk kita kembangkan Makassar ini menjadi prototipe itu,” katanya.
Pemerintah Siapkan Ekosistem Filantropi
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan gagasan Kota Filantropi tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga atau kelompok masyarakat. Menurut dia, diperlukan ekosistem yang mempertemukan potensi masyarakat yang ingin berbagi dengan warga yang membutuhkan dukungan.
“Menurut saya gerakan filantropi tidak cukup jika hanya digerakkan oleh segelintir orang. Dibutuhkan ekosistem yang mampu mempertemukan potensi para dermawan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan,” ujar Munafri.
Ia menilai potensi kepedulian sosial di tengah masyarakat cukup besar. Tantangannya adalah menyediakan ruang dan mekanisme agar potensi tersebut dapat disalurkan secara terorganisasi.
Dalam konteks itu, BAZNAS dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki kemampuan berbagi dan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Melalui kelembagaan BAZNAS untuk memberikan akses kepada para dermawan ini, kita mempersiapkan orang yang akan dibantu, mempertemukan orang yang membantu dan yang dibantu,” katanya.
Munafri juga menekankan pentingnya tata kelola dalam pengembangan gerakan tersebut. Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pengelolaan dana sosial berjalan sesuai ketentuan.
“Ini bisa menggunakan aturan negara, transparan dan akuntabel. Karena ini pemerintah yang mengelola itu,” ujarnya.
Bagi Munafri, konsep Kota Filantropi memiliki cakupan yang lebih luas daripada pengelolaan zakat dan dana sosial. Gagasan tersebut diarahkan untuk membangun budaya saling membantu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan.
Ia mengatakan ukuran kemajuan sebuah kota tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik. Kepedulian masyarakat terhadap kelompok yang membutuhkan juga menjadi bagian dari kehidupan sosial sebuah kota.
“Kota yang maju bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi atau infrastrukturnya yang megah, tetapi dari sejauh mana warganya yang kuat melindungi yang lemah, dan yang berpunya peduli pada yang tidak berpunya,” tutur Munafri.
Ia berharap gagasan tersebut dapat dikembangkan secara konsisten dengan tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau gagasan ini lahir, dikawal, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, maka Makassar tidak hanya akan menjadi barometer nasional dalam pengelolaan zakat dan filantropi, tetapi juga akan menjadi kota yang diberkahi,” katanya.
Rangkaian persiapan menuju gerakan tersebut ditargetkan mengarah pada peluncuran Road to Philanthropy City pada November 2026, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Makassar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua BAZNAS Makassar Dr. Usman Sofian, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Makassar Mohammad Syarief. (*)
