MAKASSAR – Maraknya parkir liar di berbagai ruas jalan utama Kota Makassar semakin meresahkan masyarakat. Tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, praktik ini juga rawan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh juru parkir ilegal.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pun geram dan menegaskan akan melakukan evaluasi total terhadap jajaran Direksi PD Parkir.
“Keluhan soal parkir liar sudah terlalu banyak. Ini bukan lagi sekadar evaluasi biasa, tapi memang perlu evaluasi total terhadap Direksi PD Parkir,” ujar Munafri, Sabtu (22/3/2025).
Beberapa titik yang paling terdampak akibat parkir liar antara lain kawasan Mall Panakkukang (MP), Jalan Boulevard, dan Pengayoman.
Kendaraan yang diparkir sembarangan di bahu jalan membuat arus lalu lintas tersendat, terutama saat jam sibuk dan menjelang waktu berbuka puasa di bulan Ramadan ini.
Warga mengeluhkan bahwa juru parkir liar kerap menarik tarif yang tidak wajar tanpa adanya pengelolaan resmi.
Selain itu, banyak kendaraan yang dibiarkan terparkir di lokasi yang tidak semestinya, memperburuk kondisi kemacetan di kota.
Munafri menegaskan bahwa permasalahan parkir liar ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Ia melihat perlunya perubahan sistem dalam pengelolaan parkir di Makassar, termasuk meningkatkan pengawasan dan menerapkan sistem yang lebih transparan.
“Menurut saya, sistem dan polanya yang harus kita ubah. Jika ada kendala regulasi, kita harus cari solusi agar perparkiran di Makassar lebih tertata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa retribusi parkir seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang besar bagi Makassar. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dikelola secara maksimal.
“Saya sulit menerima jika pendapatan parkir yang masuk ke kas daerah tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang parkir setiap hari. Ini perlu dibenahi,” kata Munafri.
Sebagai bagian dari solusi, Munafri mendorong pengelolaan parkir yang lebih modern dengan penerapan sistem pembayaran digital dan kerja sama dengan pihak swasta.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan gedung parkir untuk mengurangi ketergantungan pada parkir di bahu jalan.
“Saya ingin melihat adanya inovasi dalam pengelolaan parkir, termasuk pembangunan gedung parkir yang memadai dan sistem pembayaran yang lebih transparan,” jelasnya.
Selain parkir liar, Munafri juga menyebutkan bahwa masalah banjir dan pembangunan stadion menjadi isu utama yang dikeluhkan warga Makassar. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan segera mengambil langkah konkret untuk menata ulang perparkiran dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.
“Kita harus segera duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Evaluasi total PD Parkir adalah langkah awal untuk memastikan pengelolaan parkir lebih profesional dan tidak lagi merugikan masyarakat,” pungkasnya. (*)
