MAKASSAR – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Makassar untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah pusat.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar Jumat (1/5/2026), organisasi mahasiswa tersebut secara terbuka memberikan “rapor merah” kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PMII menilai, selama sekitar 1,5 tahun masa pemerintahan berjalan, berbagai kebijakan belum menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat.
Ketua PMII Cabang Makassar, Hariandi, bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai “alarm darurat” bagi arah kebijakan nasional.
“Waktu satu setengah tahun seharusnya cukup untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sejumlah kebijakan dinilai semakin membebani masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).
Dalam aksi tersebut, PMII merumuskan tiga poin utama hasil kajian mereka terhadap kinerja pemerintah.
Isu pertama menyangkut biaya pendidikan tinggi yang dinilai terus meningkat. PMII menuntut hadirnya pendidikan gratis yang berkualitas, serta menolak komersialisasi sektor pendidikan yang dianggap menjauhkan akses bagi masyarakat.
Poin kedua berkaitan dengan ketenagakerjaan. PMII mendesak penghapusan sistem outsourcing yang dinilai masih membuka ruang eksploitasi terhadap pekerja. Selain itu, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa perlindungan yang memadai dari negara turut menjadi sorotan.
Sementara itu, kritik ketiga diarahkan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai program tersebut belum berjalan transparan dan berpotensi disalahgunakan di lapangan. Mereka pun mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran.
Selain isu nasional, PMII Makassar juga mengangkat persoalan lokal, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar. Mereka menilai kebijakan tersebut belum diikuti dengan solusi konkret bagi para pedagang yang terdampak.
Koordinator lapangan aksi, Datu Rizky, menegaskan bahwa tuntutan tersebut telah disampaikan secara terbuka dalam aksi. Ia juga memperingatkan kemungkinan eskalasi gerakan jika pemerintah tidak merespons aspirasi mahasiswa.
“Jika tuntutan ini terus diabaikan, kami siap mengonsolidasikan gerakan yang lebih besar,” tegasnya.
Menurutnya, peran mahasiswa sebagai kontrol sosial tetap relevan, terutama ketika kebijakan pemerintah dinilai menjauh dari kepentingan rakyat.
“Ketika negara mulai lupa pada rakyatnya, mahasiswa akan menjadi alarm yang terus berbunyi,” ujarnya dalam orasi.
Aksi tersebut menegaskan kembali posisi mahasiswa sebagai salah satu elemen penting dalam mengawal kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. (*)
