MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mulai menggulirkan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan sejumlah pembaruan sistem yang diklaim lebih transparan, terintegrasi, dan minim celah kecurangan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini dirancang untuk menghadirkan proses penerimaan peserta didik yang lebih adil sekaligus menghapus praktik-praktik yang selama ini menjadi sorotan publik.
Menurut Munafri, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya telah dilakukan, termasuk persoalan teknis hingga dugaan praktik “titipan” yang kerap memicu keluhan masyarakat.
“Dengan sistem real time dan transparan, tidak hanya menutup celah kecurangan, tetapi juga mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak lagi terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu,” ujar Munafri, Kamis (7/5/2026).
Pelaksanaan SPMB 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP akan berlangsung bertahap sepanjang Mei hingga Juni melalui sistem digital terintegrasi berbasis aplikasi LONTARA+.
Meski demikian, Dinas Pendidikan Kota Makassar tetap menyediakan akses alternatif melalui laman resmi SPMB guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Tahapan awal dimulai dengan simulasi pendaftaran pada 12–14 Mei 2026. Selanjutnya, jalur non-domisili dibuka pada 2–4 Juni dengan pengumuman hasil seleksi pada 5 Juni dan daftar ulang pada 6–8 Juni.
Sementara jalur domisili dijadwalkan berlangsung pada 9–13 Juni, pengumuman hasil pada 14 Juni, serta daftar ulang pada 15–17 Juni 2026.
Munafri menegaskan pembenahan sistem tidak hanya dilakukan pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan pemahaman seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Dinas Pendidikan, sekolah, hingga orang tua siswa.
Ia secara khusus menyoroti praktik perpindahan kartu keluarga demi masuk ke sekolah tertentu yang selama ini kerap menimbulkan persoalan dalam jalur domisili atau zonasi.
“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Jangan lagi memaksakan pindah KK hanya untuk masuk sekolah tertentu karena itu menimbulkan ketimpangan,” katanya.
Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan distribusi siswa tidak merata, di mana sejumlah sekolah mengalami lonjakan pendaftar sementara sekolah lain justru kekurangan peserta didik.
“Akibatnya ada sekolah yang penuh, tapi ada juga yang minim pendaftar. Ini yang harus kita hindari,” lanjutnya.
Untuk mengantisipasi gangguan teknis, Pemkot Makassar menyiapkan tiga server terpisah bagi jenjang TK, SD, dan SMP.
Sistem juga dilengkapi fitur live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, hingga pemantauan proses seleksi secara real-time.
Selain itu, tersedia fitur pencocokan otomatis titik koordinat alamat berdasarkan data Kartu Keluarga (KK), pengecekan NISN, input ukuran seragam gratis, hingga unggahan dokumen daftar ulang.
Munafri mengatakan keterbukaan sistem menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan siswa baru.
Ia mengakui persoalan server dan minimnya transparansi pada tahun-tahun sebelumnya sering memunculkan kecurigaan publik terhadap proses seleksi.
“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” tegasnya.
Menurutnya, melalui sistem yang lebih terbuka, orang tua dapat memantau seluruh tahapan secara langsung sehingga ruang manipulasi maupun intervensi pihak tertentu semakin sempit.
“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkas Munafri. (*)
