MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis tahun anggaran 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proyek berjalan tepat waktu, sesuai ketentuan, serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Evaluasi tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek Strategis Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026).
Munafri mengatakan, supervisi yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya pencegahan agar pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Ini adalah rapat pencegahan yang dilakukan oleh KPK untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu bisa berjalan tepat waktu tanpa ada potensi untuk mangkrak dan sebagainya,” ujar Munafri.
Dalam rapat tersebut, jajaran Pemkot Makassar dan tim Korsup KPK mengevaluasi progres sejumlah proyek strategis, mulai dari aspek perencanaan, manajemen konstruksi, hingga pelaksanaan di lapangan.
Adapun proyek yang menjadi perhatian dalam supervisi tersebut meliputi pembangunan Stadion Untia, pembangunan Makassar Government Center (MGC) Tahap II, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, serta revitalisasi Lapangan Karebosi.
Wali kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan KPK akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, ketepatan waktu menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan proyek pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis bersama Inspektorat Kota Makassar mengawal setiap tahapan pekerjaan agar tetap sesuai jadwal.
“Waktu tidak menunggu kita untuk menyelesaikan. Ibu Inspektur dan seluruh teman-teman di SKPD harus memastikan kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan tepat waktu dan selesai,” tegasnya.
Appi menilai keterlambatan proyek fisik berpotensi mengganggu penyelesaian pekerjaan dalam satu tahun anggaran. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya memperkuat kualitas perencanaan agar target pelaksanaan lebih realistis dan penggunaan anggaran menjadi efektif.
“Proses perencanaan harus lebih diperbaiki lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat anggaran yang dikeluarkan menjadi anggaran yang sia-sia,” katanya.
Selain persoalan waktu, Appi juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan penyedia jasa memiliki rekam jejak yang baik serta tidak memiliki catatan yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek.
“Jangan sampai terindikasi di dalamnya ada penyedia atau pemenang tender yang mendapatkan red flag atau ada catatan dari KPK. Yang kedua, jangan sampai ada oknum-oknum yang punya hubungan-hubungan lain secara internal dengan para penyedia atau pihak ketiga,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar tidak menginginkan proyek yang telah dibiayai melalui APBD justru berakhir dengan keterlambatan, mangkrak, atau gagal memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, seluruh masukan yang diberikan KPK diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Di akhir pertemuan, Appi menyampaikan apresiasi kepada jajaran Korsup Wilayah IV KPK atas pendampingan dan supervisi yang diberikan terhadap pelaksanaan proyek strategis di Kota Makassar.
“Kami berterima kasih atas monitoring dan supervisi dari KPK. Ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proyek strategis dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
