MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan BBM di Sulsel.
Usulan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah mengurai antrean BBM yang dalam beberapa hari terakhir terjadi di sejumlah wilayah.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, kondisi antrean saat ini mulai menunjukkan perbaikan. Namun, pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pasokan dan kuota untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel,” ujar Andi Sudirman usai evaluasi dan monitoring penanganan antrean BBM di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Evaluasi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi bersama unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Iswana Migas Sulsel.
Migrasi Konsumen ke BBM Subsidi
Menurut Andi Sudirman, salah satu faktor yang memengaruhi meningkatnya antrean adalah perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Perpindahan tersebut dipicu perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang cukup besar. Kondisi itu kemudian meningkatkan tekanan terhadap permintaan BBM subsidi.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Fenomena migrasi konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang tengah dianalisis pemerintah bersama Pertamina untuk menghitung kebutuhan tambahan kuota yang diperlukan Sulsel.
Menurut Gubernur, penambahan pasokan yang telah dilakukan Pertamina belum sepenuhnya menghilangkan antrean karena pertumbuhan permintaan juga mengalami peningkatan.
Pasokan Naik, Permintaan Ikut Meningkat
Dari sisi pasokan, distribusi BBM ke Sulsel disebut telah mengalami peningkatan cukup signifikan.
Andi Sudirman menyebut pasokan yang sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL) telah meningkat dan dalam kondisi tertentu mencapai 1.300 KL.
Namun, peningkatan suplai tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan antrean.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” katanya.
Karena itu, Pemprov Sulsel meminta Pertamina melakukan analisis lebih lanjut mengenai dampak migrasi konsumen terhadap kebutuhan BBM subsidi.
Analisis tersebut diperlukan untuk menentukan besaran kuota tambahan yang benar-benar dibutuhkan Sulsel.
“Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel,” ujar Andi Sudirman.
Ajukan Tambahan Kuota 30 Persen
Berdasarkan evaluasi tersebut, Pemprov Sulsel telah menyampaikan surat usulan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat atas usulan tersebut.
Penambahan kuota diharapkan dapat menyesuaikan ketersediaan BBM dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sekaligus membantu menjaga distribusi agar tetap berjalan normal.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih menjalankan sejumlah langkah pengendalian antrean yang telah diberlakukan dalam beberapa hari terakhir.
Ganjil-Genap dan Daring Bersifat Sementara
Andi Sudirman kembali menegaskan bahwa kebijakan ganjil-genap dan pembelajaran secara daring yang diterapkan pemerintah daerah bukan kebijakan permanen.
Kedua kebijakan tersebut diberlakukan sebagai respons sementara terhadap kondisi antrean BBM yang sempat memanjang.
“Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen. Itu tidak lain dilakukan untuk mengurai antrean supaya tetap dapat semua,” tegasnya.
Menurut dia, kebijakan tersebut akan dievaluasi secara bertahap seiring membaiknya kondisi pasokan BBM.
Jika distribusi kembali stabil dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, kebijakan pembatasan tersebut akan dicabut secara bertahap.
“Ini hanya sementara. Kalau Pertamina sudah siap, kita akan cabut satu per satu. Mulai dari pembelajaran daring ke langsung, termasuk ganjil-genap,” pungkasnya. (*)
