MAKASSAR — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 15 rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebagai prioritas pembentukan regulasi daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel yang dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Dari total 15 Ranperda yang ditetapkan, tujuh merupakan usulan inisiatif DPRD, sedangkan delapan lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Fatmawati menegaskan bahwa Propemperda bukan sekadar daftar rencana pembentukan peraturan daerah atau dokumen formalitas tahunan.
Program tersebut merupakan instrumen strategis untuk menentukan arah pembangunan hukum daerah sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi.
Ia berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda 2027 dapat diselesaikan pada tahun tersebut. Karena itu, setiap usulan harus didukung kajian yang memadai, memiliki urgensi dan manfaat yang jelas, selaras dengan regulasi lain, serta dilengkapi target penyelesaian.
Fatmawati juga meminta seluruh perangkat daerah dan inisiator Ranperda segera menyiapkan naskah akademik, draf rancangan peraturan daerah, serta dokumen pendukung sejak awal tahun agar proses pembahasan berjalan sesuai jadwal.
“Kita semua tidak menginginkan Propemperda menjadi dokumen formalitas yang setiap tahunnya diulang tanpa penyelesaian. Maka untuk itu setiap Ranperda yang diusulkan harus jelas kajiannya, jelas urgensinya dan manfaatnya, jelas harmonisasinya, dan jelas target penyelesaiannya,” tegasnya.
Regulasi Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Menurut Fatmawati, setiap regulasi yang dibentuk harus mampu menjawab persoalan masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan.
Ia menekankan bahwa Ranperda juga perlu diuji berdasarkan dampaknya terhadap pelayanan publik, investasi dan penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Peraturan daerah harus hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, bukan menambah masalah baru. Peraturan daerah harus memberi manfaat nyata, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Wakil gubernur juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan.
Tahapan harmonisasi dan pelibatan masyarakat secara bermakna, lanjutnya, juga harus menjadi perhatian agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik.
Fatmawati optimistis sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat mendorong seluruh Ranperda dalam Propemperda 2027 diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Tujuh Ranperda Inisiatif DPRD dan Delapan Usulan Eksekutif
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel, Saharuddin, menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda 2027 telah melalui proses inventarisasi, kajian, pembahasan, serta koordinasi terhadap berbagai usulan dari pemerintah provinsi dan inisiatif DPRD.
Bapemperda juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
Konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian kewenangan, substansi pengaturan, sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Saharuddin menegaskan, penyusunan Propemperda dilakukan secara cermat agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami di Bapemperda saat ini lebih berhati-hati dalam menyusun Propemperda. Hal ini kami lakukan murni hanya untuk mendapat hasil yang lebih maksimal terhadap judul-judul Ranperda yang relevan untuk kita programkan pada tahun 2027,” kata Saharuddin.
Ia menambahkan, DPRD tidak ingin produk hukum daerah hanya menjadi dokumen tanpa manfaat nyata.
“Kita tidak ingin menghasilkan sebuah produk hukum yang hanya digunakan sebagai penghias lemari, namun kita inginkan Perda-Perda yang kita hasilkan dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan daerah, perlindungan masyarakat, dan percepatan kesejahteraan,” lanjutnya.
Adapun tujuh Ranperda inisiatif DPRD yang masuk dalam Propemperda 2027 meliputi:
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran.
- Ranperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Daerah.
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Aksi Konvergensi.
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota DPRD.
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.
- Ranperda tentang Fasilitasi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- Ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Sementara itu, delapan Ranperda usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:
- Ranperda tentang Penyertaan Modal pada PT Sulsel Andalan Energi.
- Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadi Perseroan Daerah.
- Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan.
- Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029.
- Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Sulawesi Selatan Syariah.
- Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
- Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028.
Perangkat Daerah Diminta Segera Siapkan Dokumen
Setelah penetapan Propemperda, tahapan berikutnya adalah memastikan seluruh proses pembentukan regulasi berjalan sesuai ketentuan, terkoordinasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Saharuddin berharap pemerintah provinsi dan DPRD menjaga koordinasi serta konsistensi dalam menyiapkan setiap rancangan regulasi. Perangkat daerah pengusul diminta segera melengkapi dokumen pendukung, sementara alat kelengkapan DPRD dan anggota dewan pengusul diharapkan mematangkan naskah akademik serta draf Ranperda.
Dengan persiapan yang lebih awal dan pembahasan yang terencana, 15 Ranperda tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai target.
Produk hukum daerah yang dihasilkan pun diharapkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi landasan bagi pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih terarah dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
























