MAKASSAR — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, mewakili Gubernur Sulsel, menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sulsel terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna berlangsung di Kantor Dinas BMBK Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Senin (13/10/2025).
Jawaban tersebut merupakan tindak lanjut atas pandangan sembilan fraksi DPRD Sulsel — NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Fraksi Harapan — terhadap berbagai substansi dalam pengantar nota keuangan dan rancangan APBD 2026.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota Dewan atas pandangan dan masukan yang diberikan. Semua itu menjadi bahan berharga dalam penyempurnaan rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Jufri Rahman dalam sambutannya.
Menurutnya, pandangan fraksi merupakan wujud kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan daerah.
Masukan tersebut juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan fiskal agar semakin berpihak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas
Jufri menegaskan, pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan irigasi tetap menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
“Pembangunan infrastruktur merupakan pilar peningkatan pelayanan publik, memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, serta mendukung swasembada pangan nasional,” jelasnya.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan akan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, serta penggunaan teknologi tepat guna.
Pemprov Sulsel juga tengah memperkuat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah menuju ekonomi hijau dan berdaya saing.
“Olehnya itu, kami menyambut baik dorongan anggota dewan. Pemerintah Provinsi telah mendorong adopsi teknologi tepat guna melalui bantuan alat dan mesin pertanian modern kepada kelompok tani,” tambah Jufri.
Optimalisasi PAD Tanpa Bebani Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Sekda Sulsel juga menjelaskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang disusun secara produktif tanpa menambah beban masyarakat.
“Pemprov Sulsel menitikberatkan pada intensifikasi pendapatan melalui digitalisasi layanan, integrasi data wajib pajak, edukasi publik, dan peningkatan pengawasan, bukan pada kenaikan tarif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga menggali potensi baru melalui optimalisasi aset daerah dan mendorong diversifikasi pendapatan oleh OPD teknis yang memberikan pelayanan berbasis retribusi.
Belanja daerah tahun 2026 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Prioritas ini tercermin dari alokasi anggaran yang besar untuk pembangunan RS Regional, preservasi jalan provinsi, revitalisasi irigasi, penanganan stunting, layanan kesehatan bergerak untuk masyarakat 3T, serta beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu,” jelasnya.
Jufri menegaskan, kebijakan belanja ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Pemerintah Provinsi, lanjutnya, berkomitmen menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam perencanaan dan penganggaran.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, dan diakhiri dengan kesepakatan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan ke tahap selanjutnya. (*)
