Sidrap

Survei JNK: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Bupati Sidrap Syaharuddin–Nurkanaah Capai 87,7 Persen

Tim Redaksi
×

Survei JNK: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Bupati Sidrap Syaharuddin–Nurkanaah Capai 87,7 Persen

Sebarkan artikel ini
Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah
Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah

SIDRAP — Satu tahun pasca pelantikan pada 20 Februari 2025, kepemimpinan Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, bersama Wakil Bupati Nurkanaah, mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Survei terbaru mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 87,7 persen.

Hasil tersebut dipaparkan dalam forum Survei Kepuasan Masyarakat yang digelar JNK Research and Consulting di Hotel The Sultan Jakarta, Kamis (19/2/2026). Dalam forum itu, capaian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Indonesia.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Direktur JNK Research and Consulting, Ananda Purba, menyampaikan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja pasangan yang dikenal dengan akronim SAR–Kanaah tersebut.

“Satu tahun kepemimpinan Bapak H. Syaharuddin Alrif dan Ibu Nurkanaah, hasilnya 87,7 persen warga puas,” ujar Ananda.

Menurutnya, angka tersebut menempatkan kepemimpinan SAR–Nurkanaah dalam kategori sangat baik berdasarkan standar survei opini publik.

Capaian itu dinilai selaras dengan sejumlah program prioritas yang direalisasikan selama setahun terakhir.

Pada sektor infrastruktur dan layanan dasar, Pemkab Sidrap melakukan peningkatan dan rehabilitasi sejumlah ruas jalan kabupaten serta perbaikan jaringan irigasi pertanian. Penataan kawasan permukiman dan peningkatan akses air bersih juga menjadi bagian dari prioritas APBD 2025.

Di sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, produktivitas padi menunjukkan peningkatan. Pemerintah daerah mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi, memperbaiki sistem irigasi, serta memperkuat penyuluhan pertanian guna menjaga ketahanan pangan.

Reformasi birokrasi juga menjadi perhatian. Digitalisasi layanan administrasi dipercepat, sementara sistem pelayanan terpadu ditata ulang untuk memangkas waktu pengurusan dokumen masyarakat. Upaya ini dinilai meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan sarana prasarana sekolah terus dilakukan, diiringi perluasan akses layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu turut diperkuat.

Di sektor ekonomi dan sosial, pengendalian inflasi serta pemberdayaan UMKM menjadi instrumen menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Program bantuan sosial dan penguatan ekonomi berbasis desa disebut turut menopang ketahanan ekonomi warga.

Meski demikian, survei juga mencatat adanya ruang perbaikan, terutama dalam hal pemerataan pembangunan antarwilayah dan peningkatan kesempatan kerja.

Bupati Syaharuddin Alrif sebelumnya menyatakan bahwa tahun kedua kepemimpinannya akan difokuskan pada percepatan program prioritas sekaligus konsolidasi pembangunan berkelanjutan.

Sebagai informasi, JNK Research and Consulting merupakan bagian dari Charta Politika Indonesia, lembaga riset dan konsultan politik yang memiliki pengalaman dalam survei opini publik di berbagai daerah di Indonesia. (*)