MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 sebagai titik tekan untuk mempercepat pembenahan sektor pendidikan, mulai dari akses, kualitas hingga pemerataan layanan.
Dalam upacara yang digelar di Lapangan Karebosi, Sabtu (2/5/2026), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa peringatan Hardiknas harus dimaknai lebih dari sekadar agenda seremonial tahunan. Ia menekankan pentingnya langkah konkret untuk menjawab persoalan pendidikan di lapangan.
“Momentum ini harus menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh warga,” ujarnya.
Sejumlah kebijakan strategis pun mulai digerakkan. Pemkot Makassar meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, memperkuat program pemerataan, serta memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan tenaga pendidik—terutama guru yang bertugas di wilayah kepulauan.
Kebijakan insentif tambahan bagi guru di daerah terpencil dinilai sebagai langkah penting untuk mengatasi kesenjangan layanan pendidikan akibat kendala geografis.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2026. Sistem ini dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan siswa.
Langkah lain yang menjadi sorotan adalah pengukuhan relawan Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS). Program ini diarahkan untuk menekan angka anak putus sekolah melalui pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat.
Munafri menargetkan adanya penurunan signifikan angka ATS dalam satu tahun ke depan. “Kita ingin kerja-kerja ini terukur. Tahun depan harus ada perubahan nyata,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa struktur anggaran daerah akan diarahkan lebih fokus pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan.
“Kita akan evaluasi menyeluruh, memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Tak hanya aspek akses, Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada kualitas pendidikan. Program revitalisasi sekolah unggulan mulai disiapkan sebagai bagian dari upaya menjadikan Makassar sebagai salah satu pusat pendidikan terbaik di Indonesia.
Namun demikian, Munafri mengingatkan bahwa ambisi tersebut harus ditopang oleh pembenahan mendasar, mulai dari kondisi infrastruktur sekolah hingga peningkatan kesejahteraan guru.
Di sisi lain, penguatan kurikulum berbasis karakter turut menjadi perhatian. Pemerintah mendorong integrasi nilai moral, etika, serta budaya lokal dalam proses pembelajaran, sebagai respons terhadap tantangan perkembangan teknologi.
“Di tengah arus digitalisasi, pendidikan karakter tidak boleh terabaikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan gawai pada anak yang dinilai perlu pengawasan lebih ketat, mengingat dampaknya terhadap interaksi sosial dan perkembangan psikologis.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif.
Menurutnya, tema Hardiknas tahun ini sejalan dengan visi pembangunan Makassar melalui konsep MULIA, yang menitikberatkan pada pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan.
“Pendidikan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak,” ujarnya.
Aliyah juga menegaskan bahwa pendidikan karakter harus diperkuat untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat.
Ia turut mengingatkan peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak, agar tidak mengganggu perkembangan sosial dan emosional.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Makassar berharap sektor pendidikan tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
