LUWU TIMUR — Persoalan pembangunan rute pipa minyak PT Vale Indonesia Tbk di Dusun Balambano, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur, memasuki babak baru setelah manajemen perusahaan tidak menghadiri rapat tindak lanjut yang telah dijadwalkan bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Rapat yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Wasuponda, Senin (28/9/2026), sedianya menjadi forum lanjutan setelah seluruh pemangku kepentingan melakukan peninjauan lapangan pada 21 September 2026.
Dalam peninjauan tersebut, DPRD, pemerintah daerah, warga, dan perwakilan PT Vale disebut menyepakati penghentian sementara aktivitas pemasangan pipa di lapangan hingga ditemukan solusi konkret.
Para pihak juga menyepakati rapat lanjutan di tingkat kecamatan untuk membahas penyelesaian persoalan rute pipa yang melintasi kawasan permukiman warga.
Namun, pada agenda lanjutan tersebut, PT Vale tidak hadir. Berdasarkan informasi dalam forum, perusahaan sebelumnya meminta penundaan jadwal pertemuan.
Ketidakhadiran perusahaan memicu kekecewaan dari sejumlah anggota DPRD Luwu Timur yang hadir bersama pemerintah kecamatan dan masyarakat.
DPRD Soroti Ketidakhadiran PT Vale
Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Muh. Rivaldi, mempertanyakan keputusan PT Vale tidak menghadiri forum yang sebelumnya telah disepakati bersama.
Ia menilai rapat tersebut bukan agenda sepihak pemerintah maupun DPRD, melainkan bagian dari tindak lanjut kesepakatan hasil peninjauan lapangan.
“Ketidakhadiran PT Vale Indonesia di rapat ini adalah bentuk nyata dari sikap kesewenang-wenangan. Pertemuan hari ini bukan agenda sepihak, melainkan komitmen bersama yang lahir di lapangan,” ujar Rivaldi dilansir PenaLutim.com.
Menurut dia, permintaan penundaan secara sepihak tidak semestinya dilakukan setelah jadwal pertemuan disepakati bersama.
“Sangat tidak elok dan tidak bisa dibenarkan jika mereka secara sepihak membatalkan dan meminta pertemuan ini diundur,” katanya.
Anggota DPRD dari Dapil Wasuponda, Andi Ahmad, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai ketidakhadiran perusahaan dapat memengaruhi hubungan antara korporasi, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Sebagai perwakilan rakyat dari Wasuponda, saya meluapkan kekecewaan yang mendalam. Sikap mangkir ini secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat selaku pemilik wilayah,” tegas Andi Ahmad.
Warga Kembali Soroti Rute Pipa
Meski tanpa kehadiran perwakilan perusahaan, rapat tetap berlangsung. Forum dihadiri Sekretaris Kecamatan Wasuponda, Kepala Desa Balambano, Kepala Dusun, Ketua BPD, serta tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan.
Dalam forum tersebut, masyarakat kembali menyampaikan keberatan terhadap rute pipa minyak yang melintasi kawasan permukiman.
Warga meminta agar rute tersebut dipindahkan dengan mempertimbangkan kondisi permukiman dan ruang hidup masyarakat.
Ketidakhadiran PT Vale membuat dialog langsung mengenai tuntutan tersebut belum dapat dilakukan.
DPRD Siapkan Pemanggilan Ulang
Komisi III DPRD Luwu Timur menyatakan akan melakukan pemanggilan ulang terhadap manajemen PT Vale Indonesia secara formal.
Pemanggilan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan kembali perusahaan, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat guna membahas keberlanjutan proyek serta keberatan warga terhadap rute pipa.
Persoalan Balambano kini tidak hanya menyangkut teknis pembangunan jalur pipa, tetapi juga bagaimana kesepakatan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dijalankan dalam proses penyelesaian konflik di tingkat lokal.
Penyelesaian melalui dialog menjadi penting agar persoalan tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas di tengah masyarakat sekitar wilayah operasi PT Vale. (*)
