MAKASSAR — Kabupaten Pangkep, Jeneponto dan Luwu tercatat sebagai daerah tertinggi angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada 2024 lalu. Ankga ini juga masih masuk pada tahun-tahun sebelumnya sebagai kemiskinan ekstrem.
Upaya untuk menekan angka kemiskinan di Sulsel khususnya di daerah-daerah tertinggi angka kemiskinan dinilai belum berjalan maksimal. Sebab langkah tersebut tidak berkelanjutan.
Pengamat Ekonomi Unismuh Makassar Abdul Muthalib mengatakan, berdasarkan data BPS, di level kabupaten/kota, Pangkep dan Jeneponto masih menempati posisi tertinggi dalam angka kemiskinan di Sulsel.
Tercatat, Kabupaten Pangkep mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 12,41% (sekitar 57.000 jiwa), sementara Jeneponto menyusul dengan 11,82% (sekitar 50.590 jiwa).
“Kedua wilayah ini juga telah lama masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, dan belum menunjukkan kemajuan signifikan untuk keluar dari kondisi tersebut,” ucap Abdul, Rabu (21/5/2025).
Dia menyebut, sejumlah faktor mendasari stagnasi penanggulangan kemiskinan di kedua daerah tersebut. Di antaranya, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, khususnya di wilayah perdesaan dan kepulauan.
Kemudian terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Ketimpangan pembangunan antara kota dan daerah terpencil.
“Tingginya ketergantungan pada sektor informal dan pertanian tradisional, yang rentan tanpa perlindungan sosial dan akses pembiayaan,” bebernya.
Selain itu, lanjut Abdul, kurangnya kesinambungan program pemerintah daerah, yang sering berganti arah mengikuti dinamika kepemimpinan lokal.
“Potensi sumber daya alam yang belum tergarap optimal, seperti hasil tambang di Pangkep dan komoditas garam serta perikanan di Jeneponto,” jelasnya.
Akademisi Unismuh Makassar ini menilai, penanganan kemiskinan di dua kabupaten ini membutuhkan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan konsisten.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa tantangan ke depan masih besar, terutama dalam menjawab dinamika kemiskinan perkotaan dan daerah-daerah yang terus tertinggal.
“Inovasi kebijakan, konsistensi program, serta pemanfaatan potensi lokal secara maksimal menjadi kunci agar penanganan kemiskinan tidak lagi bersifat sementara, tetapi berkelanjutan,” tandasnya.
Diketahui, Pemprov Sulsel melaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 711.770 orang. Sebanyak 10 kabupaten di Sulsel tertinggi angka kemiskinannya termasuk Kabupaten Pangkep, Jeneponto, hingga Luwu.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Sulsel 2025 yang digelar secara virtual pada Jumat (16/5).
Fatmawati menegaskan, penanggulangan kemiskinan termasuk di daerah paling ekstrim menjadi program prioritas Pemprov Sulsel.
“Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program nasional yang memerlukan sinergi semua pihak,” kata Fatmawati dalam keterangannya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, angka kemiskinan di Sulsel tercatat sebesar 7,77%, turun 0,29 poin dari Maret 2024 yang mencapai 8,06%. Dalam angka absolut, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 24.700 orang menjadi 711.770 jiwa. (**)
