MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pembangunan hijau dan rendah karbon kembali ditegaskan melalui gelaran Green Leadership Forum II yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa, 29 Juli 2025.
Acara ini menjadi ajang konsolidasi lintas sektor dalam mendorong integrasi kebijakan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Forum ini mengusung tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”, serta menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, para kepala daerah se-Sulsel, akademisi, NGO, hingga mitra pembangunan seperti The Asia Foundation dan PATTIRO.
Sulsel Diapresiasi Sebagai Contoh Kepemimpinan Hijau
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya memuji Sulsel sebagai salah satu provinsi terdepan dalam mengarusutamakan isu lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran.
“Sulsel ini bisa dikatakan provinsi terbaik dalam komitmen perencanaan dan penganggaran program mitigasi perubahan iklim. Kolaborasinya dengan berbagai pihak—pemerintah kabupaten/kota, kampus, NGO seperti The Asia Foundation dan PATTIRO—adalah contoh praktik baik di Indonesia,” ujar Bima.
Ia menegaskan bahwa pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, dan media menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Komitmen Berkelanjutan Pemprov Sulsel
Sekda Sulsel Jufri Rahman, mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan bahwa Green Leadership Forum II adalah kelanjutan dari forum pertama yang sukses digelar pada 2022 dan menghasilkan sejumlah kebijakan inovatif.
“Ini bukti konkret keberlanjutan komitmen kita bersama. Dari forum pertama, lahirlah kebijakan Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE),” ungkap Jufri.
Ia menambahkan, dalam dokumen perencanaan pembangunan Sulsel 2025–2029, isu perubahan iklim telah ditempatkan sebagai agenda prioritas. “Kita menargetkan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim sebagai fondasi akselerasi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari forum ini, Pemprov Sulsel meluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk tiga kabupaten: Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba.
Sementara itu, Bupati Maros turut menyerahkan Surat Keputusan Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Tak hanya itu, forum juga menjadi ajang apresiasi. Sebanyak tujuh kabupaten dan satu kota menerima penghargaan atas komitmen mereka dalam menerapkan kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan pengembangan perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu.
Forum yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam tata kelola pembangunan.
“Dengan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, kami optimistis visi Sulawesi Selatan yang Maju dan Berkarakter akan tercapai melalui pembangunan yang berpihak pada lingkungan dan masa depan,” tutup Jufri. (*)
