MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penguatan sinergi lintas pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat membuka High Level Meeting dan Asistensi Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 di Ballroom Macora Hotel The Rinra, Makassar, Rabu (15/4/2026).
Menurut Jufri, forum tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi digitalisasi keuangan daerah, terutama memasuki tahun kedua pelaksanaan skema opsen pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Adapun skema opsen yang dimaksud mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
“Optimalisasi pemungutan pajak ini membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar penerimaan daerah bisa terus meningkat secara berkelanjutan,” ujar Jufri.
Ia menyebut, komitmen penguatan pajak daerah sebenarnya telah dibangun sejak 2023 melalui nota kesepahaman antara Gubernur Sulsel dan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama antarbadan pendapatan daerah.
Menurut Jufri, hasil implementasi skema opsen mulai terlihat signifikan. Sepanjang 2025, total penyaluran opsen pajak PKB dan BBNKB kepada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mencapai sekitar Rp1,048 triliun.
Dari angka tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai penerima terbesar dengan alokasi sekitar Rp393 miliar.
“Ini menunjukkan bahwa skema opsen memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Selain membahas optimalisasi pendapatan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan asistensi pengisian Championship TP2DD 2026, sebagai bagian dari evaluasi kinerja digitalisasi transaksi pemerintah daerah sepanjang 2025.
Penilaian championship mencakup sejumlah indikator strategis, antara lain kinerja satgas TP2DD, literasi digital masyarakat, regulasi pendukung, realisasi pendapatan daerah, roadmap implementasi ETPD, hingga inovasi program unggulan masing-masing daerah.
Jufri mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) agar transformasi digital dapat berjalan lebih terarah.
“Kita berharap Championship TP2DD terus berlanjut karena manfaatnya bukan hanya secara teknis, tetapi juga memperkuat komunikasi dan sinergi pusat-daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Ricky Satria, menekankan pentingnya peningkatan kualitas implementasi digitalisasi di daerah, termasuk penguatan pencatatan, storytelling program, dan konsistensi pelaksanaan.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah daerah yang menghadapi tantangan dalam implementasi sistem digital, baik dari sisi kapasitas teknis maupun literasi masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
“Transformasi digital adalah kunci penguatan tata kelola keuangan sekaligus fondasi bagi transformasi ekonomi daerah ke depan,” tegasnya. (*)
